Nuri Aydın
08 Juli 2021•Update: 10 Juli 2021
Nuri Aydin, Saadet Firdevs Apari
ANKARA (AA) – Haiti telah jatuh ke dalam kekacauan setelah terbunuhnya Presiden Jovenel Moise pada Rabu.
Krisis politik yang berkembang dari masa jabatan presiden, kondisi ekonomi yang tak menentu, pandemi Covid-19, hingga masalah keamanan negara yang meningkat, menjadi alasan utama ketidakstabilan saat ini.
Meskipun Haiti akan menggelar plebisit untuk amandemen konstitusi dan pemilihan presiden dan parlemen pada 26 September untuk mengurangi ketegangan di negara itu, sebagian besar warga masih ragu-ragu untuk pergi ke tempat pemungutan suara karena masalah keamanan.
Kekerasan meningkat
Menurut laporan Dana Anak-anak PBB (UNICEF) yang dirilis pada 15 Juni, hampir 8.500 perempuan dan anak-anak telah meninggalkan rumah mereka selama dua pekan terakhir karena meningkatnya ketegangan antara kelompok-kelompok militan di ibu kota, Port-au-Prince.
Laporan itu mengatakan orang-orang memilih berlindung di gedung olahraga, dan mereka tengah membutuhkan makanan, air bersih, pakaian, dan selimut.
Data PBB juga menunjukkan bahwa sekitar 14.000 orang harus meninggalkan rumah mereka dalam sembilan bulan terakhir karena kelompok-kelompok yang menguasai sejumlah wilayah.
Pierre Esperance, direktur eksekutif Jaringan Pertahanan Hak Asasi Manusia Nasional, menyatakan keprihatinan atas gelombang kekerasan dan memperingatkan bahwa situasi akan memburuk jika Moise bersikeras terus menjabat.
Kontroversi soal masa jabatan Moise
Moise berkuasa setelah pemilihan presiden yang kontroversial di Haiti pada 2015.
Sebelum menjabat, dia adalah pebisnis di bidang pertanian dan industri, dan pernah menjabat sebagai sekretaris jenderal Kamar Dagang dan Industri Haiti.
Dengan dukungan mantan presiden Michel Martelly, Moise mencalonkan diri sebagai kandidat presiden dari partai yang dibentuk Martelly, Tet Kale, yang berhaluan liberal pada 2015.
Moise memperoleh suara terbanyak dalam pemilu dengan 32,8 persen suara di putaran pertama mengalahkan 53 kandidat lainnya.
Namun, karena kontroversi hasil pemilu, dia memegang jabatan kepresidenan sementara pada 2016. Kemudian, pada Februari 2017, dia baru memulai tugasnya secara resmi.
Akibatnya, Moise mengklaim masa jabatannya seharusnya berakhir pada Februari 2022, sedangkan partai-partai oposisi berpendapat bahwa dia seharusnya meninggalkan jabatannya Februari tahun ini.
Oposisi di Haiti menuding Moise berusaha mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan membatasi kekuasaan pengadilan yang mengawasi tindakan pemerintah dan dengan mendirikan badan intelijen yang bertindak di bawahnya.
Haiti telah mengalami pergolakan politik, krisis ekonomi, dan bencana alam selama beberapa dekade.
Selama masa kepresidenan Moise, pendapatan harian hampir 60 persen populasi Haiti hanya di bawah USD2.
Krisis tersebut kemudian diperparah pandemi Covid-19, menjadikannya salah satu negara termiskin di Belahan Barat.
Moise dibunuh di kediamannya oleh orang-orang bersenjata tak dikenal.
Ibu Negara, Martine Moise, juga terluka dalam insiden itu, dan kini sedang menjalani perawatan di rumah sakit.
*Ditulis oleh Dilan Pamuk di Ankara
