Para pemimpin ASEAN dan Australia serukan gencatan senjata 'segera' di Gaza

ISTANBUL

Para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Australia pada Rabu menyerukan gencatan senjata “segera dan “bertahan lama” di Gaza, wilayah Palestina yang terkepung.

“Kami menegaskan kembali keprihatinan bersama mengenai situasi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza,” kata para pemimpin dalam pernyataan bersama yang diberi nama Deklarasi Melbourne.

Mengutuk serangan “terhadap seluruh warga sipil dan infrastruktur sipil,” deklarasi tersebut menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan segera dan jangka panjang.”

Australia menjadi tuan rumah pertemuan puncak khusus ASEAN dan Australia untuk memperingati 50 tahun hubungan resmi antara blok Asia Tenggara dan Australia.

Deklarasi tersebut mengatakan bahwa Gaza sedang menyaksikan “krisis kemanusiaan,” termasuk terbatasnya akses terhadap makanan, air, dan kebutuhan dasar lainnya.​​​​​​​

Mereka juga memberikan “dukungan” kepada badan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA dalam melaksanakan mandatnya, serta Koordinator Senior Kemanusiaan dan Rekonstruksi PBB untuk Gaza Sigrid Kaag untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, dan memulai pekerjaan pembangunan pasca-konflik.

“Kami menyerukan akses kemanusiaan yang cepat, aman, tanpa hambatan dan berkelanjutan bagi semua yang membutuhkan, termasuk melalui peningkatan kapasitas di perbatasan, termasuk melalui laut,” kata deklarasi tersebut.

“Kami menyerukan kepada semua pihak yang berkonflik untuk melindungi warga sipil dan mematuhi hukum kemanusiaan internasional dan hukum hak asasi manusia internasional,” kata mereka.

Israel melancarkan serangan mematikan di Jalur Gaza menyusul serangan lintas batas oleh kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023.

Serangan-serangan Israel yang terjadi kemudian telah menewaskan sedikitnya 30.631 orang dan melukai 72.043 lainnya dan menyisakan kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan pokok bagi masyarakat Gaza.

Perang Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut telah rusak atau hancur, menurut PBB.

Dalam sebuah gugatan di Mahkamah Internasional, Israel dituduh melakukan genosida. Keputusan sementara dari pengadilan tersebut pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.