Divestasi saham Freeport, pemerintah diminta perhatikan masyarakat Papua

Erric Permana

JAKARTA

Staf Khusus Presiden Bidang Papua yang juga menjabat sebagai Kepala Adat Papua Lenis Kogoya meminta pemerintah memperhatikan hak masyarakat Papua dalam pembagian saham PT Freeport.

Selama ini, kata dia, Freeport hanya memberikan 1 persen dari penerimaan kotor atau gross revenue kepada 7 suku di Papua yang wilayahnya menjadi lokasi Freeport beroperasi. Itu sebab dia meminta agar angka tersebut dinaikkan sehingga masyarakat Papua sejahtera. Hal itu, kata dia, tidak masuk dalam Kontrak Karya.

"Ikut membahas pembagian saham atau tidak, itu tidak masalah, yang penting pemerintah mengerti hak masyarakat Papua,” ujar Lenis, Senin, saat ditanya Anadolu Agency.

Dana kemitraan sebesar 1 persen dari keuntungan tersebut sangat kecil jika diberikan untuk 7 suku.

"Mudah-mudahan kalau saham sudah menambah 51 persen, Pak Presiden bisa memperhatikan masyarakat di sana," jelasnya.

Nantinya, kata Lenis, dana tersebut akan digunakan untuk membina masyarakat di setiap kabupaten di Papua.

"Jika saham naik, maka masyarakat juga sejahtera. Harapannya pegawai dan karyawan Freeport orang Papua juga, dibina dan dilatih agar tidak menganggur," pungkasnya.

Akhir Agustus lalu, PT Freeport Indonesia akhirnya bersedia memenuhi semua tuntutan pemerintah Indonesia dalam kesepakatan perpanjangan operasional tambang Garsberg di Timika, Papua.

PT Freeport bersedia melakukan divestasi 51 persen saham, membangun smelter, dan mengikuti skema Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK), bukan lagi Kontrak Karya (KK).