Kebijakan sering berubah, bauran energi terbarukan Indonesia mandek

Muhammad Latief

JAKARTA

Laporan Global Subsidies Initiative (GSI) dari International Institute for Sustainable Development (IISD) mengungkapkan, Indonesia tidak akan mencapai target 23 persen bauran energi baru dan terbarukan (EBT) pada 2025 jika tidak ada perubahan signifikan dalam kebijakannya.

Kemandekan ini terjadi, menurut laporan tersebut, antara lain karena harga pembelian energi terbarukan terlalu rendah, sehingga tidak menarik bagi investor.

Selain itu, kebijakan dan peraturan yang sering berubah menyebabkan ketidakpastian dan penundaan, serta meningkatkan risiko investor.

Penasihat senior GSI Richard Bridle mengatakan Indonesia perlu membuat kebijakan baru yang mencerminkan keinginan lebih besar untuk menumbuhkan EBT.

“Jika regulasi investasi dipermudah, ini adalah langkah pertama untuk mempercepat pembangunan energi terbarukan serta mendatangkan investasi,” ujar dia dalam pernyataan yang diterima Anadolu Agency, Kamis.

Target bauran energi 23 persen pada 2025 adalah bagian dari rangkaian kebijakan Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia di bawah Perjanjian Iklim Paris (Paris Climate Agreement) 2015.

Dalam jangka panjang, menurut Bridle, energi terbarukan harus lebih terjangkau, ramah lingkungan, tidak membahayakan kesehatan, dan lebih mudah diakses bagi masyarakat di pedalaman dibandingkan energi berbahan bakar fosil.

Saat ini, kata Bridle kontribusi EBT di Indonesia baru kurang dari 10 persen dari total bauran energi primer. Sayangnya, kontribusi tersebut mandek sejak target tersebut pertama kali ditetapkan.

Hambatan lain, menurut Bridle, adalah besarnya subsidi dan dukungan finansial untuk bahan bakar fosil khususnya batu bara. Hal ini bertentangan dengan keinginan untuk melakukan transisi ke energi terbarukan.

“PLN, pemilik utama aset pembangkit berbahan bakar fosil, tidak berpengalaman di bidang energi terbarukan,” ujar dia.

“Kemauannya juga terbatas untuk transisi ke pembangkitan berbasis energi terbarukan,” lanjut Bridle.

Secara fundamental, menurut Bridle, masalahnya adalah tidak ada kejelasan aktor utama yang bertanggungjawab mewujudkan bauran energi terbarukan di Indonesia.

Duta besar Denmark untuk Indonesia Rasmus Abildgaard Kristensen mengatakan sebenarnya biaya pembangkitan berbasis energi terbarukan turun dengan laju yang sangat cepat.

Di Denmark, misalnya, energi angin sudah menjadi sumber energi yang paling murah.

Kerajaan Denmark adalah salah satu pendukung finansial laporan GSI bersama dengan Kedutaan Besar Swedia dan Swedish Energy Agency.

Menurut Kristensen, Indonesia yang memiliki sumber daya dari angin, surya, biomassa, air, dan panas bumi yang melimpah berpeluang besar mengambil keuntungan dari inovasi teknologi dan penurunan harga energi terbarukan.

“Investor menghadapi peluang ekonomi maupun tantangan yang timbul dari kondisi energi terbarukan di Indonesia,’’ ujar dia.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Dwi Hary mengatakan, pemerintah berusaha keras mencapai target bauran energi nasional 23 persen pada 2025.

Langkah utama adalah mempercepat penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dari masing-masing provinsi pada Juni tahun ini. Hingga saat ini, 22 provinsi yang sudah menyelesaikan penyusunan matriks program dan 12 provinsi sedang dalam tahap penyelesaian.

“Untuk penyusunan narasi RUED, sebanyak 6 provinsi telah menyelesaikan dan 28 provinsi sedang dalam tahap penyusunan,” kata Dwi.

Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan pada 2017, kementerian telah menandatangani 70 proyek di sektor EBT. Ini adalah jumlah proyek paling besar dalam empat tahun terakhir, yang mengindikasikan masa depan cerah sektor ini di Indonesia.

Sebanyak 70 proyek tersebut mempunyai kapasitas 1.214 Mega Watts (MW) dan tersebar pada lima sub sektor EBT. Yakni air (754 MW); mini hidro (286,8 MW); panas bumi (86 MW); surya (45 MW); biomassa (32,5 MW); dan biogas (9,8 MW).