Pemerintah setuju korban terorisme dapat santunan dan kompensasi

JAKARTA

Pemerintah telah menyetujui dan menyiapkan dana kompensasi dan santunan kematian korban terorisme.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran tersebut atas permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Penetapan anggaran itu kata Fadjroel, mulai berlaku sejak PP Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Juli 2020 dan telah diundangkan pada tanggal 8 Juli 2020

Menurut dia, dalam PP Nomor 35 Tahun 2020 juga disebutkan bahwa negara menutupi setiap kerugian yang nyata diderita setiap korban berupa kompensasi, bantuan medis, dan psikologis.

Fadjroel menambahkan proses untuk mendapatkan kompensasi bisa diajukan korban tindak pidana terorisme, keluarga, atau ahli warisnya melalui LPSK.

“Presiden Joko Widodo menjalankan kewajiban demokrasi konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dari pandemi Covid-19, korban terorisme, hingga korban pelanggaran HAM. Salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” pungkas Fadjroel melalui keterangan resminya pada Jumat.