ANKARA
Militerisasi pulau-pulau di Laut Aegea oleh Yunani "melanggar hukum" dan tidak akan mengarah ke tujuan mana pun, kata juru bicara Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) Turki Omer Celik pada Jumat.
Yunani harus memahami bahwa cara terbaik “untuk memecahkan masalah adalah dengan duduk di meja (negosiasi) dengan Turki. (Tapi sekarang) Yunani memilih jalan yang melanggar hukum dengan melakukan militerisasi pulau-pulau kecilnya. Ini adalah jalan buntu," kata Celik di Twitter.
Turki dalam beberapa bulan terakhir telah meningkatkan kritik terhadap penempatan pasukan Yunani di pulau-pulau di Aegean timur, dekat pantai Turki dan dalam banyak kasus terlihat dari pantai.
Pulau-pulau ini diharuskan demiliterisasi berdasarkan Perjanjian Lausanne 1923 dan Perjanjian Paris 1947, sehingga pasukan atau senjata apa pun di pulau-pulau itu dilarang keras.
Juga menolak pernyataan Yunani yang "tidak dapat diterima" yang ditujukan terhadap Turki, Celik menekankan bahwa Athena tidak dapat menyelesaikan masalah antar negara dengan mengeluh kepada negara lain tentang Turki.
Yunani juga harus lebih berhati-hati dalam pernyataannya tentang kegiatan Turki di wilayah maritim yang didasarkan pada hak kedaulatannya, kata Celik.
"Deklarasi ekstrem dari negara lain tidak berarti apa-apa bagi kedaulatan kami atau di hadapan hukum," tambah dia.
Negara-negara yang mendukung langkah Yunani yang melanggar hukum internasional tidak memiliki niat baik untuk hubungan Turki-Yunani, imbuh jubir Partai AK itu.
Turki memiliki sejumlah masalah dengan Yunani dan otoritas Siprus Yunani mengenai batas dan hak maritim di Laut Aegea dan Mediterania Timur.
Sementara berusaha untuk mempertahankan bagiannya yang adil dari wilayah maritim di kawasan itu, Ankara telah mengecam langkah-langkah Yunani baru-baru ini seperti melanggar perjanjian dan pakta dengan mengeluarkan peringatan navigasi yang provokatif, memiliterisasi pulau-pulau di Laut Aegea, dan melanggar batas landas kontinen Turki secara ilegal.
Turki, yang memiliki garis pantai kontinental terpanjang di Mediterania Timur, telah menolak klaim batas laut Yunani dan Siprus Yunani, dan Ankara menekankan bahwa klaim berlebihan ini melanggar hak kedaulatan Turki dan Siprus Turki.
Namun, Ankara telah berulang kali menekankan bahwa pihaknya mendukung penyelesaian semua masalah luar biasa di kawasan itu—termasuk sengketa maritim—melalui hukum internasional, hubungan bertetangga yang baik, dan dialog.
