Analisis: Dewan Perdamaian Gaza dinilai masih hadapi banyak tantangan implementasi

ISTANBUL

Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang digagas di bawah kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai masih menyisakan banyak tanda tanya, meski di atas kertas diharapkan dapat membuka jalan bagi gencatan senjata tahap kedua dan rekonstruksi Gaza.

Akademisi Dr. Abdullah Erboga dalam analisisnya menyebut pertemuan perdana Dewan Perdamaian Gaza yang digelar pada 19 Februari di Washington, bertujuan mengambil keputusan yang memungkinkan kelanjutan gencatan senjata serta memulai kembali pembangunan Gaza, termasuk pembahasan pendanaan dan pembentukan Pasukan Stabilitas Internasional serta kepolisian lokal.

Sekitar 50 negara disebut berpartisipasi dalam berbagai tingkatan, dengan lebih dari 20 negara tercatat sebagai anggota Dewan Perdamaian Gaza serta sejumlah pihak sebagai pengamat.

Israel hadir melalui Menteri Luar Negeri, sementara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak menghadiri pertemuan tersebut.

Keanggotaan Israel dalam dewan itu memicu perdebatan internal, termasuk kritik dari Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir. Tidak adanya perwakilan Palestina dalam pertemuan juga menjadi sorotan.

Terkait hasil pertemuan, Presiden Trump menyatakan Amerika Serikat akan memberikan kontribusi sebesar 10 miliar dolar AS kepada Dewan Perdamaian Gaza.

Selain itu, Qatar, Maroko, Kazakhstan, Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi, Azerbaijan, Uzbekistan, dan Kuwait menjanjikan donasi lebih dari 7 miliar dolar AS.

Total dana yang ditargetkan untuk rekonstruksi Gaza mencapai 75 miliar dolar AS dan akan dikelola melalui Dana Rekonstruksi dan Pembangunan Gaza di bawah Bank Dunia.

Di sisi lain, Menteri Kabinet Keamanan Israel Zeev Elkin menyatakan Israel memutuskan tidak memberikan kontribusi finansial kepada dewan tersebut.

Pembahasan lain yang mengemuka adalah struktur Pasukan Stabilitas Internasional yang direncanakan bertugas menjaga keamanan di Gaza.

Pasukan itu akan berada di bawah komando Amerika Serikat dengan Indonesia sebagai wakil komandan. Indonesia disebut akan mengirim sekitar 8.000 personel, sementara total kekuatan pasukan diperkirakan mencapai 20.000 tentara dan 12.000 polisi.

Maroko, Kazakhstan, Albania, dan Kosovo juga menyatakan kesiapan mengirim pasukan, sedangkan Mesir dan Yordania disebut akan memberikan pelatihan kepolisian.

Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan kembali menyatakan kesiapan Turkiye untuk berkontribusi, meski terdapat laporan tekanan Israel agar Turkiye tidak mengirim pasukan.

Erboga menilai Dewan Perdamaian Gaza dibentuk setelah memasuki tahap kedua gencatan senjata yang dimulai pada Januari untuk menghentikan krisis kemanusiaan di Gaza. Meski ekspektasi tinggi terhadap inisiatif tersebut, ia menilai banyaknya aktor dan kompleksitas faktor di lapangan membuat implementasi tidak mudah.

Ia juga menyoroti pernyataan Trump yang menyampaikan apresiasi kepada Hamas atas pemenuhan kewajiban dan penyerahan sandera sesuai kesepakatan, serta menegaskan bahwa proses gencatan senjata berjalan tanpa gangguan.

Menurut Erboga, melalui isu Gaza Trump berupaya menunjukkan kembali peran Amerika Serikat sebagai penata tatanan global. Namun, pendekatan tersebut dinilai berpotensi mengaburkan substansi persoalan.

Pernyataan bahwa Dewan Perdamaian Gaza tidak hanya akan berfokus pada Gaza, tetapi juga menjadi platform bagi konflik global lainnya, disebut sebagai indikasi ambisi tersebut.

Ia menekankan bahwa agar Dewan Perdamaian Gaza tidak hanya menjadi mekanisme prestise, diperlukan langkah konkret di lapangan. Tanpa implementasi nyata, inisiatif itu berisiko menjadi sekadar rangkaian pertemuan dan deklarasi.

Erboga menyimpulkan bahwa dari sisi struktur dan cara kerja, Dewan Perdamaian Gaza merupakan upaya yang dirancang sebagai capaian diplomatik utama Trump sekaligus bagian dari upaya Amerika Serikat untuk memulihkan tatanan dunia berbasis aturan.