Sejak kemunculannya pada akhir abad ke-19, gerakan Zionis mengusung gagasan bahwa Palestina adalah "tanah tanpa rakyat." Tujuan utamanya bukan hanya melegitimasi negara kolonial pemukim Yahudi di Palestina, tetapi juga menghapus keberadaan rakyat Palestina sebagai penduduk asli.
Tanpa izin dan dukungan "Barat" untuk membangun permukiman dan pos-pos permukiman Yahudi di tanah Palestina, Israel tidak akan mampu mendirikan negara "kolonial" pada 1948. Pembangunan permukiman tersebut telah mengusir penduduk asli Palestina dari tanah mereka. Karena itu, terdapat hubungan yang mendasar dan kaitan langsung antara proyek kolonial Zionis atau Israel dengan pengusiran rakyat Palestina.
Pengusiran rakyat Palestina telah menjadi landasan pemikiran dan praktik dalam cara pandang kolonial Israel sejak awal. Pembangunan dan pendirian permukiman serta pos-pos permukiman Israel yang baru dan ilegal, disertai kekerasan serta teror di Tepi Barat, bukanlah pengecualian dari pola pikir tersebut.
Realitas di Tepi Barat menunjukkan adanya pola keterpaduan dan saling melengkapi antara teror yang dilakukan pemukim Israel secara individu dengan kebijakan tentara dan negara Israel.
Para pemukim Israel menyerang warga Palestina tanpa belas kasihan, menghancurkan ternak mereka, bahkan membakar pohon-pohon mereka.
Sering kali, setelah serangan dan aksi teror para pemukim terhadap warga Palestina, tentara Israel melanjutkannya dengan berbagai tindakan hukuman terhadap komunitas Palestina, seperti penembakan, pembunuhan, penangkapan, pengepungan, dan penutupan kota-kota maupun desa-desa.
Warga Palestina meyakini bahwa teror pemukim bukan lagi fenomena yang bersifat marjinal, melainkan telah menjadi kebijakan negara Israel dan alat tekanan yang bertujuan melemahkan serta menghapus keberadaan rakyat Palestina, merampas tanah mereka, dan semakin mengusir mereka demi mempermudah perluasan permukiman Israel dan memperkuat kontrol secara menyeluruh.
Bagi Israel, Tepi Barat merupakan aset strategis, keamanan, ekonomi, politik, dan yang lebih penting lagi, aset keagamaan. Sebagai contoh, gerakan Zionis religius dan nasionalis menggambarkan Tepi Barat sebagai "Yudea dan Samaria", bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Israel, serta berpendapat bahwa wilayah tersebut tidak dapat dinegosiasikan, yang berarti dalam keadaan apa pun tidak dapat diberikan konsesi atas tanah tersebut.
Dari sudut pandang politik, penguasaan Tepi Barat berarti mencegah berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, Tepi Barat menjadi pusat perluasan permukiman dan kontrol kolonial Israel.
Tepi Barat mencakup sekitar 21 persen wilayah Palestina historis, sedangkan Jalur Gaza hanya sekitar 1 persen. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya Tepi Barat dan ke mana fokus Israel akan beralih setelah hampir seluruh infrastruktur dan kebutuhan dasar kehidupan di Gaza dihancurkan.
Sejak 8 Oktober 2023, tentara Israel dan para pemukim telah menewaskan lebih dari 1.200 warga Palestina di Tepi Barat, melukai lebih dari 10.000 orang, dan menahan lebih dari 30.000 orang. Di Tepi Barat saja terdapat lebih dari 800 pos pemeriksaan, gerbang jalan, blokade jalan, dan berbagai hambatan lainnya.
Kebijakan Israel dan tindakan para pemukim Israel di Tepi Barat secara jelas bertujuan menjadikan wilayah tersebut tidak layak huni dan tidak tertahankan bagi rakyat Palestina.
Setelah Operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, kebijakan Israel bergeser dari kontrol tidak langsung menuju penerapan kedaulatan de facto Israel atas tanah Palestina melalui berbagai langkah kolonial di bidang hukum, politik, militer, ekonomi, dan budaya. Pelaksanaan kebijakan-kebijakan Israel tersebut sangat bergantung pada semakin meluasnya terorisme dan kekerasan.
Terorisme pemukim saat ini berlangsung secara sangat sistematis dan menyeluruh; ia berjalan berdampingan dengan tentara pendudukan Israel. Seluruhnya didukung oleh negara Israel yang memberikan kekebalan hukum dan keamanan kepada siapa pun yang ingin menduduki lebih banyak tanah Palestina. Dengan kata lain, tidak ada konsekuensi apa pun bagi para pemukim Israel atas tindakan terorisme dan kekerasan mereka terhadap rakyat Palestina.
Kontrol penuh Israel atas seluruh aspek kehidupan sehari-hari rakyat Palestina—melalui pos pemeriksaan, tembok pemisah, jalan khusus, penahanan, pembunuhan, intimidasi, dan penghancuran infrastruktur—bertujuan menciptakan kantong-kantong wilayah dan kawasan terisolasi yang memisahkan rakyat Palestina dari tanah serta lingkungan mereka. Hal ini mendorong mereka menuju pengusiran paksa atau penyerahan tanpa syarat terhadap kondisi kolonial Israel dan kehidupan di bawah sistem apartheid.
Apa yang terjadi di Tepi Barat saat ini bukan sekadar perluasan permukiman atau kekerasan dan terorisme yang bersifat acak. Sebaliknya, hal itu merupakan proyek kolonial pemukim yang terorganisasi untuk mencaplok seluruh wilayah, menghilangkan atau mengusir para penduduk serta pemilik tanahnya, dan menerapkan kedaulatan Israel secara menyeluruh.
Menguatnya kelompok kanan ekstrem Israel, yang diwakili Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, telah meningkatkan secara signifikan terorisme dan kekerasan Israel, termasuk di Tepi Barat.
Untuk bertahan dari kegagalan internal, perpecahan sosial yang mendalam, dan dampak kegagalan militer pada 7 Oktober 2023, pemerintah Israel, khususnya Benjamin Netanyahu, terpaksa mempertahankan koalisinya bersama Smotrich dan Ben-Gvir. Karena itu, keduanya diberi kebebasan tanpa batas untuk menjalankan agenda ideologis mereka yang radikal dan ekstremis di Tepi Barat serta Yerusalem.
Tekanan luar biasa yang dialami rakyat Palestina akibat terorisme pemukim dan militer Israel menunjukkan semakin dekatnya pecahnya Intifada baru. Rakyat Palestina mulai mengatasi rasa takut, dan dari hari ke hari semakin banyak orang yang bersedia menghadapi permukiman dan para pemukim.
Hal ini semakin diperkuat oleh kenyataan bahwa Tepi Barat sedang mengalami genosida yang berlangsung dalam senyap, jauh dari sorotan media, serta oleh situasi internasional seperti perang di Ukraina, ketegangan di Iran dan kawasan Teluk, serta kemungkinan terjadinya krisis ekonomi global.
Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel dan para pemukim tidak akan berlalu tanpa konsekuensi. Sejarah menunjukkan bahwa Tepi Barat tidak akan tetap tenang selamanya; hanya tinggal menunggu waktu sebelum kembali terjadi gejolak.
*Pandangan yang disampaikan dalam artikel ini sepenuhnya merupakan pandangan penulis dan tidak selalu mencerminkan kebijakan editorial Anadolu.
Penulis adalah Asisten Profesor Ilmu Politik dan Hubungan Internasional di Istanbul Sabahattin Zaim University serta Wakil Direktur Center for Islam and Global Affairs (CIGA).
news_share_descriptionsubscription_contact
