Anadolu Agency gelar lokakarya untuk jurnalis Rohingya

Busra Nur Bilgic

ANKARA

Anadolu Agency pada Rabu mengadakan lokakarya media untuk jurnalis Muslim Rohingya di kantor pusatnya di Ankara, ibu kota Turki.

"Isu Rohingya telah menjadi kepentingan khusus bagi Turki dan Anadolu Agency telah memberikan contoh bagi media lainnya di seluruh dunia dengan liputan yang komprehensif tentang masalah ini," kata Omer Faruk Caliskan, wakil editor Bahasa Inggris, kepada para wartawan.

Kantor berita tersebut telah meliput masalah Rohingya sejak awa krisis pada 2012.

Caliskan menekankan pentingnya kerja sama di lapangan dalam meliput krisis Rohingya dan meminta dukungan dari wartawan lokal.

Dia memberi para jurnalis Rohingya informasi tentang media Turki dan perkembangan terbaru di lapangan.

Caliskan juga memberi penjelasan kepada para peserta tentang Anadolu Agency dan perannya dalam Perang Kemerdekaan Turki 1919-1923, di mana kantor berita mendukung identitas nasional dan memberi orang-orang Turki informasi tentang pasukan pendudukan di negara itu di tengah keterbatasan sarana.

Anadolu Agency didirikan pada 6 April 1920 oleh Mustafa Kemal Ataturk - pendiri Republik Turki - untuk memberi pengetahuan soal negara itu kepada masyarakat internasional dan menginformasikan warga Turki dengan cara yang benar.

Pada akhir acara, Anadolu Agency membagikan publikasi terbarunya kepada para peserta sebagai hadiah.

Lokakarya Program Pelatihan Media Rohingya dibuka pada Senin oleh Kepresidenan bagi Warga Turki di Luar Negeri dan Komunitas Terkait (YTB) dan televisi resmi Turki TRT.

Wartawan dan mahasiswa Muslim Rohingya yang tinggal di 12 negara akan berpartisipasi dalam program itu selama dua minggu dan akan berakhir pada 5 Mei.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok yang paling teraniaya di dunia, menghadapi ketakutan yang terus meningkat sejak puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi, sebagian besar anak-anak dan perempuan, telah melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan tindakan kekerasan terhadap komunitas Muslim minoritas pada Agustus 2017.

PBB mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan - termasuk bayi dan anak kecil - pemukulan brutal, dan penculikan yang dilakukan oleh personil keamanan.

Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.