Survei: Mayoritas warga AS salahkan Trump atas kenaikan harga BBM

Mayoritas warga Amerika Serikat menilai harga bahan bakar terus meningkat dan banyak di antaranya menyalahkan kebijakan Presiden Donald Trump, menurut hasil survei terbaru yang dirilis pada Rabu.

Survei yang dilakukan Navigator Research menunjukkan 87 persen responden percaya harga bahan bakar sedang naik, dengan 60 persen di antaranya menyebut kenaikan tersebut terjadi secara signifikan.

Kekhawatiran ini melintasi afiliasi politik, dengan 91 persen pemilih Demokrat, 90 persen independen, dan 81 persen Republik melaporkan kenaikan biaya.

Secara umum, publik tidak puas dengan penanganan Trump terhadap harga bahan bakar. Sebanyak 65 persen responden menyatakan tidak setuju, sementara 28 persen menyatakan setuju, menghasilkan selisih negatif 37 poin.

Di kalangan pemilih independen, tingkat ketidakpuasan lebih tinggi, dengan 72 persen tidak setuju dibandingkan 15 persen yang menyatakan setuju.

Meski pemilih Partai Republik secara keseluruhan masih cenderung mendukung, survei menunjukkan adanya perpecahan internal. Kelompok Republik non-MAGA lebih banyak yang tidak setuju dibandingkan yang mendukung, sementara dukungan dari perempuan Republik lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Survei juga mengidentifikasi perang dengan Iran sebagai faktor utama kenaikan harga bahan bakar. Sekitar 71 persen responden menyebut konflik tersebut sebagai penyebab, lebih tinggi dibandingkan yang menyalahkan perusahaan minyak dan gas atau pemimpin politik semata.

Saat diminta menentukan pihak yang paling bertanggung jawab, 60 persen responden menyebut Trump dan anggota Partai Republik di Kongres lebih bertanggung jawab dibandingkan Demokrat, yang hanya disebut oleh 16 persen responden.

Perbedaan ini semakin besar ketika perang disebut secara eksplisit sebagai penyebab kenaikan harga.

Terkait pihak yang dianggap lebih mampu menangani harga bahan bakar, publik terbelah tipis. Sebanyak 35 persen lebih mempercayai Demokrat, sementara 31 persen memilih Trump dan Partai Republik. Lebih dari seperempat responden menyatakan tidak mempercayai keduanya.

Survei dilakukan pada 2–6 April terhadap 1.000 pemilih terdaftar dengan margin of error sekitar plus minus 3,1 persen.