AS beri sanksi pada Maduro setelah pemilu penuh kontroversi

Michael Hernandez

WASHINGTON

Amerika Serikat (AS) pada Senin menjatuhkan sanksi atas Presiden Venezuela Nicolas Maduro sehari setelah ia memimpin pemerintahannya memilih Dewan Konstituen baru, langkah yang dianggap Washington sebagai “keretakan pada sistem konstitusional dan demokratik” Venezuela.

Menteri Keuangan AS Steve Mnuchin mengatakan dalam sebuah pernyataan pemilu di Venezula “memastikan Maduro seorang diktator yang mengabaikan aspirasi rakyat Venezuela”.

“Dengan memberikan sanksi pada Maduro, AS menjelaskan kami menentang kebijakan rezimnya dan memberikan dukungan pada warga Venezuela yang ingin menjadikan negara mereka demokrasi yang makmur,” tambahnya.

Maduro menjadi pemimpin negara ke empat yang di-blacklist oleh kementerian keuangan AS.

Setidaknya 3 orang tewas pada Minggu ketika bentrokan terjadi antara demonstran dan polisi di Venezuela, selagi pemilu kontroversial berlangsung.

Warga Venezuela pada Minggu memberikan suara untuk pemilihan majelis konstitusi yang berisikan 545 anggota.

Ketua Dewan Nasional yang dikuasai pihak oposisi, Julio Borges, mengatakan setidaknya 12 orang meninggal pada protes-protes menentang pemilu selama akhir pekan.

Jejak pendapat menunjukkan lebih dari setengah warga Venezuela menolak rencana majelis konstituen.

Negara-negara tetangga Kolombia, Panama dan Peru mengumumkan akan mengabaikan hasil pemilu itu dan mengancam tidak lagi akan menganggap Venezuela negara demokrasi.

Maduro tetap mengadakan pemilu meskipun diprotes selama 4 bulan oleh pihak oposisi. Demonstrasi yang disertai kekerasan itu menewaskan 116 orang serta dikecam oleh AS, Uni Eropa dan sejumlah negara Amerika Latin.

Apapun aset Maduro di AS telah dibekukan menyusul pengumuman kementerian keuangan itu, dan warga Amerika dilarang melakukan bisnis dengannya.

Mnuchin mengatakan siapapun yang mengikuti Dewan Majelis “bisa dikenakan sanksi AS karena perannya dalam mempengaruhi proses demokratik di Venezuela”.

AS masih mempertimbangkan sanksi ekonomi lainnya, termasuk larangan impor minyak, yang bisa memperburuk ketimpangan ekonomi Venezuela.