Safvan Allahverdi
05 Januari 2018•Update: 06 Januari 2018
Safvan Allahverdi
WASHINGTON
Amerika Serikat (AS) akan menghentikan sementara sebagian besar bantuan keamanan ke Pakistan, kata Departemen Luar Negeri AS Kamis di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Islamabad.
"Kami tidak akan mengirimkan peralatan militer atau mentransfer dana terkait keamanan ke Pakistan kecuali jika diwajibkan oleh undang-undang," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert pada wartawan.
Dia mengklaim Pakistan menyediakan tempat yang aman bagi para teroris yang berperang di Afghanistan.
Nauert mengatakan bahwa penangguhan tersebut akan memungkinkan AS, yang akan membekukan bantuan namun tidak mengalokasikan uangnya di tempat lain, untuk melakukan penilaian ulang di tahun yang akan datang.
Dia tidak mengungkapkan perkiraan jumlah dana bantuan yang akan dipotong. Namun, menurut para ahli, sebanyak $ 1,3 miliar bisa dibekukan.
Presiden Donald Trump mengatakan Senin dalam sebuah tweet-nya bahwa AS telah "dengan bodohnya" memberi miliaran dolar bantuan ke Pakistan, yang sebagai balasannya telah memfasilitasi tempat yang aman bagi para teroris yang berperang di Afghanistan.
"Pakistan memiliki kemampuan untuk mengembalikan uang ini di masa yang akan datang, namun namun mereka harus mengambil tindakan tegas," kata Nauert.
Dia menambahkan bahwa penangguhan bantuan dapat dicabut jika Pakistan mengubah perilakunya dengan lebih aktif menumpas kelompok teror.
Tuduhan tersebut langsung dibantah oleh Islamabad.
Pakistan menyatakan "kekecewaan mendalam" atas klaim AS dan mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan banyak hal untuk memerangi militan.
Menurut data yang dirilis Selasa oleh Pakistan, setidaknya ada 62.421 orang, termasuk 50.000 warga sipil dan personil keamanan, hilang dari tahun 2003 sampai 2017 saat perang melawan teror dilakukan. Sementara kerugian mencapai $ 123 miliar.
"Presiden Trump mengutip angka $ 33 miliar yang diberikan ke Pakistan dalam 15 tahun terakhir. Dia dapat menyewa sebuah firma audit yang berbasis di AS mengenai pengeluaran kami kami untuk memverifikasi angka ini dan membiarkan dunia tahu siapa yang berbohong dan menipu," Menteri Luar Negeri Pakistan Khawaja Asif dalam sebuah tweet pada Selasa.
Sebelumnya pada hari yang sama, AS menempatkan Pakistan dalam daftar pengawasan untuk apa yang digambarkan sebagai "pelanggaran kebebasan beragama yang parah" di negara tersebut.
