AS jatuhkan sanksi pada Rusia atas dugaan campur tangan pemilu

ANKARA

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Kamis mengumumkan sanksi baru terhadap pemerintah Rusia, termasuk pengusiran 10 diplomat karena dugaan campur tangan dan peretasan sistem pemilu presiden.

Perintah sanksi itu bertujuan untuk menghalangi cakupan penuh aktivitas asing berbahaya Rusia, kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.

Dengan rezim sanksi baru, Departemen Keuangan melarang lembaga keuangan Amerika berpartisipasi di pasar utama untuk obligasi dalam mata uang rubel atau non-rubel yang diterbitkan setelah 14 Juni oleh Bank Sentral Federasi Rusia, Dana Kekayaan Nasional Federasi Rusia, atau Kementerian Keuangan Federasi Rusia, serta meminjamkan dana dalam mata uang rubel atau non-rubel kepada mereka.

Depkeu AS juga menunjuk enam perusahaan teknologi Rusia yang diduga memberikan dukungan untuk program siber Badan Intelijen Rusia, mulai dari penyediaan keahlian untuk mengembangkan alat dan infrastruktur untuk memfasilitasi kegiatan siber yang berbahaya.

"Perusahaan-perusahaan ini ditunjuk untuk beroperasi di sektor teknologi ekonomi Federasi Rusia," bunyi pernyataan itu.

Mereka yang diusir dari misi diplomatik Rusia di Washington termasuk perwakilan dari dinas intelijen Rusia, tambah pernyataan itu, tanpa mengungkapkan identitas mereka.

Biden mengirimkan surat ke DPR, memberitahu anggota parlemen tentang perintah eksekutifnya yang menyatakan keadaan darurat nasional.

"Saya telah menetapkan bahwa aktivitas asing berbahaya tertentu dari Pemerintah Federasi Rusia merupakan ancaman yang tidak biasa dan luar biasa bagi keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan ekonomi AS," tulis Biden.

Dia mencantumkan aktivitas tersebut sebagai upaya untuk merusak pemilu demokratis yang bebas dan adil di AS, aktivitas berbahaya yang mendukung serangan siber terhadap AS, korupsi untuk memengaruhi pemerintah asing, menargetkan oposisi atau jurnalis, merusak keamanan di negara-negara yang penting bagi keamanan nasional AS, dan pelanggaran hukum internasional seperti integritas wilayah negara.