AS sanksi junta yang berkuasa di Myanmar dan pejabat tinggi militer

WASHINGTON

Amerika Serikat (AS) pada Senin memberikan sanksi kepada belasan pejabat junta Myanmar, serta struktur pemerintah yang dibuat militer setelah kudeta pada Februari.

Dewan Administrasi Negara (SAC) militer masuk daftar hitam bersama sembilan menteri, termasuk Menteri Perdagangan, Urusan Etnis dan Kontrol Perbatasan, kata Departemen Keuangan dan Luar Negeri AS dalam pernyataan terpisah.

Than Nyein, Gubernur Bank Sentral, juga diberlakukan sanksi yang sama.

Secara keseluruhan, 16 orang dijatuhi sanksi, termasuk empat anggota SAC, dan tiga pejabat militer yang sebelumnya dijatuhi sanksi.

"Tindakan kami hari ini menggarisbawahi tekad kami dan mitra kami untuk menerapkan tekanan politik dan keuangan pada rezim selama gagal menghentikan kekerasan dan mengambil tindakan yang berarti untuk menghormati keinginan rakyat," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam sebuah pernyataan.

"Sayangnya, rezim militer sejauh ini menolak untuk bekerja sama secara konstruktif dan tidak berusaha untuk mengembalikan Burma ke jalan demokrasi, dan melanjutkan penindasan brutal dan kekerasan terhadap rakyatnya," ungkap Blinken.

Militer Myanmar melancarkan tindakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi setelah merebut kekuasaan dari pemerintah yang dipilih secara demokratis di negara itu pada 1 Februari.

Secara keseluruhan, 802 orang tewas dan 4.120 telah ditangkap selama penindasan kekerasan oleh junta.