AS sebut pintu terbuka bagi Iran untuk kembali ke meja perundingan

Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Mike Waltz pada Minggu mengatakan "pintu terbuka" bagi Iran untuk kembali ke meja perundingan guna mengakhiri konflik di Timur Tengah.

Berbicara dalam acara Al-Monitor Live di New York di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB, Waltz mengatakan pemerintahan Presiden Donald Trump meyakini waktu berpihak kepada AS dalam konflik dengan Iran yang dimulai pada 28 Februari.

"Saya yakin memang demikian," kata Waltz ketika ditanya penasihat senior Al-Monitor Andrew Parasiliti apakah Washington menilai waktu berpihak kepadanya.

Dia mengatakan "pintu terbuka bagi Iran untuk kembali ke meja perundingan," sembari menyebut laporan bahwa Teheran menuntut pencabutan sanksi AS dan pembayaran ganti rugi sebagai syarat untuk melanjutkan perundingan sebagai sesuatu yang "tidak masuk akal."

"Rezim Iran berada pada titik terlemahnya sejak 1979 dan semakin melemah," kata Waltz, dengan merujuk pada tekanan ekonomi dan jatuhnya nilai mata uang Iran.

"Mereka akan kembali [ke perundingan], dan saya berharap itu dilakukan secara damai dan diplomatis," tambahnya.

Perdamaian di Gaza

Mengenai Gaza, Waltz menggambarkan pendekatan pemerintah AS sebagai "jenis multilateralisme baru" dan mengatakan pembicaraan dengan Israel mengenai penerapan rencana Gaza 20 poin Trump dapat "bergerak maju setelah pemilu selesai," merujuk pada pemilu parlemen Israel pada 27 Oktober.

Rencana tersebut mencakup pembentukan pemerintahan teknokrat Palestina, rekonstruksi, serta Pasukan Stabilisasi Internasional, sementara perundingan mengenai pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel mengalami kebuntuan.

Waltz mengeklaim terdapat sejumlah "calon anggota" yang tertarik bergabung dengan Abraham Accords untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, tetapi tidak menyebutkan negara-negara tersebut.

Dia juga menyambut keputusan Israel dan Maroko pada awal bulan ini untuk saling menempatkan duta besar.

Mengenai Irak, Waltz memuji upaya Perdana Menteri Ali al-Zaidi untuk menempatkan milisi yang didukung Iran di bawah kendali negara.

Menurut Waltz, kondisi Iran yang "melemah" dapat membuka peluang untuk membatasi pengaruh kelompok-kelompok tersebut.