Maria Elisa Hospita
04 Juli 2018•Update: 04 Juli 2018
Ibrahim Saleh
BAGHDAD
Kementerian Pertahanan Irak pada Selasa membantah kabar mengenai adanya kesepakatan antara pasukan Peshmerga yang loyal kepada Pemerintah Kurdi dengan koalisi pimpinan Amerika Serikat untuk "melindungi" Provinsi Kirkuk dan wilayah sengketa lainnya.
Lewat sebuah pernyataan yang dirilis pada Senin, Peshmerga mengumumkan bahwa mereka telah sepakat dengan pejabat koalisi pimpinan AS untuk meninjau "rencana militer" untuk wilayah sengketa di utara Irak usai pertemuan di Erbil yang dihadiri oleh para pejabat dan perwakilan koalisi Peshmerga.
Kementerian Pertahanan Irak pun menanggapi klaim tersebut dengan mengeluarkan pernyataan berbunyi: "Situasi keamanan di Kirkuk - dan di wilayah sengketa lainnya - termasuk dalam yurisdiksi pemerintahan federal."
"Pasukan kami telah menguasai area-area ini [sejak akhir tahun 2017]. Pasukan koalisi [pimpinan AS] tidak terlibat," tambah kementerian.
Selain itu, pernyataan tersebut menyebutkan bahwa pasukan keamanan Irak telah "mengembangkan rencana komprehensif untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas di Kirkuk dan di bagian lain negara itu."
Selama beberapa bulan terakhir, serangan teror - yang diduga dilancarkan oleh kelompok teror Daesh - telah meningkat secara signifikan di "wilayah sengketa" Irak, terutama di Kirkuk yang kaya minyak.
Serangan-serangan tersebut, termasuk pengeboman dan penculikan, telah menimbulkan kekhawatiran di sekitar wilayah itu, dan menyebabkan ratusan warga sipil mengungsi.
Pasukan Peshmerga menguasai daerah-daerah "sengketa" hingga mereka diusir oleh pasukan federal Irak akhir tahun lalu setelah referendum kemerdekaan Kurdi yang kontroversial.