Bangladesh: 87% Rohingya enggan dipindahkan ke pulau

SM Najmus Sakib

DHAKA, Bangladesh

Setidaknya 87 persen pengungsi Rohingya yang tinggal di kamp-kamp pengungsian darurat di selatan Bangladesh enggan direlokasi ke sebuah pulau terpencil di Teluk Benggala, kata media lokal pada Senin, mengutip laporan dari polisi.

Laporan ini dibuat berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kepolisian Khusus Cabang Distrik Cox's Bazar, menurut harian lokal New Age.

Cox's Bazar telah menjadi tuan rumah bagi sekitar sejuta pengungsi, termasuk lebih dari 750.000 orang yang datang ke Bangladesh setelah kekerasan yang terjadi di Negara Bagian Rakhine di barat Myanmar tahun lalu.

Sebelumnya, pemerintah Bangladesh mengumumkan rencana mereka untuk memindahkan pengungsi Rohingya ke Pulau Bhasanchar sampai proses repartriasi dimulai.

Mengutip laporan tersebut, New Age menyebut para pengungsi Rohingya menyatakan bahwa lokasi pulau tersebut terisolasi, sehingga mereka takut akan terhambatnya fasilitas bantuan dan medis, juga terisolasi dari keluarga mereka. Alasan-alasan ini termasuk yang teratas dari 10 alasan keengganan mereka dipindahkan ke pulau tersebut.

"Pemerintah akan menyediakan wakilnya di semua otoritas terkait, termasuk perwakilan Rohingya, anggota LSM-LSM lokal dan internasional dan lembaga-lembaga HAM ke Pulau Bhasanchar sebelum relokasi untuk melihat kondisi aktual di sana," kata Muhammad Habibul Kabir Chowdhury, Kepala Urusan Pengungsi di Kementerian Manajemen Bencana dan Bantuan kepada Anadolu Agency.

"Relokasi ini tidak akan dilakukan sampai pemerintah yakin bisa menyediakan fasilitas yang lebih baik ketimbang kamp-kamp pengungsian Ukhiya dan Tekhnaf di Cox's Bazar," lanjut dia, merujuk pada kamp-kamp yang saat ini dihuni para pengungsi di kota tersebut.

Menegaskan bahwa Bangladesh menghadapi krisis lingkungan, Chowdhury mengatakan bahwa perbukitan dan hutan-hutan ditebangi, dan masyarakat lokal menghadapi masalah over populasi karena kedatangan gelombang pengungsi Rohingya.

Sependapat dengan Chowdhury, Ketua Komisi Bantuan dan Repartriasi Pengungsi Rohingya (RRRC) Mohammad Abul Kalam berkata, "Pemerintah akan melakukan proses relokasi dengan mempertimbangkan semua masalah terkait dan krisis kemanusiaan orang-orang Rohingya."

Pusat rehabilitasi

Meski begitu, kedua pejabat berkata mereka belum melihat laporan polisi yang dimaksud.

Pada November tahun lalu, Angkatan Laut Bangladesh mengirim konstruksi "pusat rehabilitasi" ke Pulau Bhasanchar untuk para pengungsi Rohingya.

Pada fase pertama, sebanyak 100.000 orang Rohingya akan direlokasi ke Bhasanchar dan sisanya akan dipindahkan setelahnya, sesuai dengan rencana pemerintah, kata Chowdhury.

Pada 25 Agustus 2017, Myanmar meluncurkan serangan militer kepada etnis minoritas Muslim tersebut, membunuh hampir 24.000 warga sipil dan memaksa 750.000 lainnya melarikan diri berjalan kaki ke Bangladesh, menurut Ontario International Development Agency (OIDA).

Dalam laporan terbaru mereka, Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Diungkap, OIDA menambah jumlah Rohingya yang tewas menjadi 23.962 (±881) dari angka yang sebelumnya dirilis Doctors Without Borders yakni sebanyak 9.400 jiwa.

Lebih dari 34.000 orang Rohingya juga dibakar hidup-hidup, sementara 114.000 lainnya dipukuli, sebut laporan OIDA, menambahkan sebanyak 17.718 (±780) wanita dan gadis-gadis Rohingya diperkosa oleh polisi dan pasukan militer Myanmar. Lebih dari 115.000 rumah warga Rohingya dibakar dan 113.000 lainnya dirusak, imbuh laporan itu.

Rohingya, yang disebut PBB sebagai orang-orang yang paling terpersekusi, menghadapi ketakutan akan serangan yang meningkat sejak belasan warganya tewas dibunuh dalam kekerasan komunal pada 2012.

PBB mencatat adanya perkosaan massal, pembunuhan -- termasuk bayi dan anak-anak -- pemukulan brutal, dan penghilangan yang dilakukan oleh pasukan negara Myanmar. Dalam laporannya, penyelidik PBB berkata kekerasan semacam itu bisa dikategorikan dalam kejahatan kemanusiaan.