Bangladesh batalkan repatriasi pengungsi Rohingya ke Myanmar

Najmus Sakib

DHAKA, Bangladesh

Pemerintah Bangladesh membatalkan pemulangan pengungsi Rohingya ke Myanmar setelah diprotes oleh para pengungsi.

Md Abul Kalam, komisioner Komisi Bantuan dan Pemulangan Pengungsi Bangladesh, mengatakan bahwa semua persiapan telah selesai, tetapi orang-orang Rohingya tak mau kembali ke negara asal mereka.

Sementara proses formal belum ditangguhkan, pemerintah akan melanjutkan perundingan dengan para pengungsi untuk memotivasi mereka agar bersedia pulang dengan sukarela.

Sebelumnya, pada Kamis, pengungsi Rohingya menggelar aksi protes di Cox Bazar menentang repatriasi karena mereka merasa terancam kembali ke Rakhine.

Pasukan telah dikerahkan ke kamp-kamp untuk mencegah terjadinya bentrokan.

Berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah Myanmar dan Bangladesh, pemulangan 2.200 pengungsi akan dimulai pada Kamis.

Namun, kelompok-kelompok hak asasi manusia, PBB, dan Amerika Serikat berpendapat bahwa keselamatan jiwa para pengungsi di negara asal mereka terancam.

Rohingya, yang disebut-sebut PBB sebagai kaum paling teraniaya di dunia, telah menderita serangkaian kekerasan sejak puluhan Rohingya tewas dalam kekerasan komunal pada 2012.

Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA) mengungkapkan, sejak 25 Agustus 2017, hampir 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh pasukan keamanan Myanmar.

Dalam laporannya yang berjudul "Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terungkapkan", lebih dari 34.000 Rohingya juga dibakar hidup-hidup, sementara 114.000 lainnya dipukuli.

Sekitar 18.000 perempuan Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar dan 115.000 rumah Rohingya dibakar habis.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya, sebagian besar anak-anak dan perempuan, telah melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh, setelah pasukan Myanmar melancarkan operasi militer ke kelompok Muslim minoritas pada Agustus 2017.

PBB mendokumentasikan adanya pemerkosaan massal, pembunuhan, pemukulan brutal, dan penghilangan paksa oleh pasukan keamanan Myanmar. Dalam laporannya, penyidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran itu termasuk kejahatan kemanusiaan.