07 September 2017•Update: 08 September 2017
Barry Eitel
SAN FRANCISCO
Perusahaan media sosial Facebook pada Rabu mengatakan seseorang dari Rusia menghabiskan sebanyak USD 100.000 untuk menerbitkan iklan-iklan politik di situs tersebut di Amerika Serikat (AS) selama pemilihan presiden (pilpres) 2016.
Facebook mengatakan jumlah itu digunakan untuk sekitar 3.000 iklan yang ditampilkan antara Juni 2015 hingga Mei tahun ini. Iklan-iklan itu dibeli oleh gabungan sekitar 470 akun dan halaman yang menggunakan informasi yang dipalsukan. Facebook juga mengatakan akun-akun dan halaman-halaman itu tampak terkait satu sama lainnya dan tampak dikendalikan dari Rusia.
Namun Facebook tidah tahu apakah aktivitas itu terkait dengan pemerintahan Rusia.
"Analisis kami menunjukkan akun dan halaman-halaman ini saling bersangkutan dan dikendalikan dari Rusia," kata Alex Stamos, Kepala Keamanan Facebook, dalam pengumumannya. "Kami tidak membolehkan akun-akun palsu di Facebook dan kami telah menutup halaman-halaman itu yang kami lihat masih aktif."
Stamos mengatakan kebanyakan dari iklan-iklan itu tidak eksplisit menyebutkan pilpres atau kandidat tertentu; bahkan beberapa iklan tidak menyinggung pilpres AS sama sekali. Iklan-iklan itu berfokus pada isu-isu politik yang kontroversial mulai dari topik imigrasi hingga suku dan ras serta kepemilikan senjata api.
"Iklan-iklan dan akun-akun itu tampaknya menekankan fokus pada pesan-pesan sosial dan politik yang sifatnya memecah belah," kata Stamos.
Sekitar 25 persen iklan itu ditargetkan secara geografis.
Selain itu, Facebook juga meneliti semua iklan politik yang dibeli semasa kampanye pilpres AS oleh akun-akun yang hanya memiliki sedikit sekali keterkaitan dengan Rusia, termasuk, sebagai contoh, akun-akun yang dibuat dengan alamat IP asal AS namun dengan pemilihan bahasa Rusia. Sebagian besar akun ini tidak melanggar peraturan Facebook. Dalam penelitan ini, Facebook menemukan pembelian iklan lainnya sebesar USD 50.000 untuk sekitar 2.200 iklan.
"Kami telah menunjukkan penemuan ini kepada pihak berwenang AS yang meneliti kasus ini, dan kami akan terus bekerja dengan mereka bila diperlukan," tulis Stamos.
