PARIS
Ketegangan antara Prancis dan Aljazair terus meningkat menyusul pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron tentang masa lalu kolonial negara Afrika Utara itu.
Pada hari Kamis, Macron bertemu dengan keturunan Aljazair di Istana Elysee yang bertempur di pihak Prancis selama perang kemerdekaan Aljazair, harian Prancis Le Monde melaporkan.
“Pembangunan Aljazair sebagai sebuah bangsa adalah sebuah fenomena yang patut diperhatikan. Apakah ada bangsa Aljazair sebelum penjajahan Prancis? Itulah pertanyaannya, ”kata Macron, kutip media tersebut.
“Ada penjajahan sebelumnya. Saya terpesona melihat kemampuan Turki untuk membuat orang benar-benar melupakan peran yang dimainkannya di Aljazair dan dominasi yang telah dilakukan, dan untuk menjelaskan bahwa kita adalah satu-satunya penjajah. Itu bagus. Orang Aljazair mempercayainya,” tambahnya.
Macron dilaporkan berpendapat bahwa “sejarah resmi Aljazair telah ditulis ulang, bukan berdasarkan kebenaran, tetapi berdasarkan kebencian terhadap Prancis.”
Dia mengatakan bahwa setelah memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1962, Aljazair dibangun di atas "sewa peringatan" yang dikelola oleh "sistem politik-militer," menambahkan seluruh masalah disajikan sebagai Prancis.
Macron mengatakan dia ingin memproduksi publikasi berbahasa Arab dan Berber untuk melawan "disinformasi" dan "propaganda" di Maghreb yang "dilakukan oleh Turki dan sepenuhnya menulis ulang sejarah."
Kepresidenan Aljazair mengeluarkan pernyataan Sabtu yang disiarkan di televisi pemerintah yang mengutuk pernyataan presiden Prancis.
"Pernyataan Macron adalah penghinaan yang tidak dapat diterima untuk mengenang lebih dari 5,63 juta martir yang mengorbankan diri mereka dengan perlawanan gagah berani melawan kolonialisme Prancis [antara 1830-1962]," katanya.
Dikatakan banyak kejahatan kolonial yang dilakukan oleh Prancis adalah genosida terhadap rakyat Aljazair dan mencatat bahwa pernyataan yang dikaitkan dengan Macron tidak secara resmi disangkal.
Dikatakan bahwa Aljazair menolak campur tangan dalam urusan internalnya dan Duta Besar Aljazair untuk Prancis, Mohamed Antar-Daoud, telah dipanggil untuk berkonsultasi.
Ketegangan antara kedua negara telah meningkat sejak Prancis memutuskan untuk memotong jumlah visa yang dikeluarkan untuk Aljazair, Tunisia dan Maroko.
Paris mengumumkan Selasa bahwa mereka akan mengurangi jumlah visa yang tersedia untuk orang-orang dari Aljazair, Maroko dan Tunisia, menuduh pemerintah negara-negara Afrika Utara menolak untuk menerima kembali migran gelap yang diusir dari Prancis.
Menurut media Prancis, perintah dikeluarkan untuk mendeportasi 7.731 warga Aljazair antara Januari dan Juli tahun ini, tetapi pihak berwenang Aljazair memberikan dokumen konsuler yang diperlukan untuk pemulangan hanya 31 orang.
Aljazair kemudian memanggil Duta Besar Prancis untuk Aljazair, Francois Gouyette, ke Kementerian Luar Negeri.
Chakib Kaid, sekretaris jenderal Kementerian Luar Negeri, menyampaikan keluhan Aljazair kepada utusan Prancis, menurut sebuah pernyataan kementerian.
Dia mengatakan "keputusan sepihak pemerintah Prancis ... dikeluarkan tanpa koordinasi dengan pihak Aljazair," yang menimbulkan pertanyaan tentang "motifnya" dan implementasinya.
Ketegangan sebelumnya
Perdana Menteri Prancis Jean Castex dijadwalkan mengunjungi Aljazair pada 11 April untuk pertemuan komite antar pemerintah tingkat tinggi Prancis-Aljazair, tetapi dibatalkan oleh pihak Prancis karena pandemi Covid-19.
Hari berikutnya, Prancis bersikeras tidak ada ketegangan dengan Aljazair setelah Castex tiba-tiba membatalkan kunjungan tersebut.
Tak lama setelah itu, muncul di sebuah program berita, Clement Beaune, sekretaris negara Prancis untuk urusan Eropa, mengatakan: "Kadang-kadang ada penggunaan kata-kata yang berlebihan dalam hubungan Prancis-Aljazair."
Dia merujuk pada pernyataan Menteri Tenaga Kerja Aljazair El Hachemi Djaaboub, yang menyatakan Prancis "musuh tradisional dan abadi kita."
Kepala Staf Angkatan Darat Aljazair Jenderal Said Chengriha awal tahun ini juga meminta Prancis untuk menyerahkan peta situs uji coba nuklir di gurun negaranya pada 1960-an untuk dibersihkan dari radiasi
Kolonialisme Prancis di Aljazair merupakan contoh paling baru dan paling berdarah dari sejarah kolonial Prancis di benua Afrika.
Aljazair akhirnya memulai perjuangannya untuk kemerdekaan pada tahun 1954.
Sementara Aljazair diakui sebagai salah satu negara yang membayar harga terberat untuk tujuan ini, dengan perjuangan selama delapan tahun untuk kemerdekaan, rasa sakit yang dialami ditulis dalam sejarah sebagai "tanda hitam" yang ditinggalkan oleh Prancis ketika menarik diri dari Afrika.
Selama tahun-tahun perang yang tidak manusiawi di negara itu, sekitar 1,5 juta orang Aljazair tewas dan jutaan mengungsi
Prancis juga telah melakukan genosida budaya terhadap Aljazair sejak 1830
Prancis, yang menyebabkan kehancuran sejarah Utsmaniyah yang berusia 300 tahun di Aljazair selain identitas lokalnya sendiri, mengubah banyak monumen budaya dan agama di negara itu atas kebijakannya sendiri.
Sementara Paris belum secara resmi meminta maaf kepada Aljazair sebagai negara atas kebijakan kolonialnya, Kementerian Mujahidin Aljazair telah mengatakan bahwa empat “arsip” mengenai tahun-tahun kolonial dan periode pasca-kolonial masih terbuka antara kedua negara.
Prancis juga menolak mengembalikan arsip Aljazair yang berisi ratusan dokumen dan karya.
* Busra Nur Cakmak di Ankara berkontribusi terhadap tulisan ini
