IMF-World Bank harus bayar utang sejarah pada Indonesia

Muhammad Latief

JAKARTA

Setelah selama 25 tahun International Monetary Fund dan World Bank gencar memaksakan agenda liberalisasi, privatisasi dan pro-pasar negara berkembang, kini negara-negara besar yang mendominasi dua lembaga keuangan tersebut mulai meragukan mantra tersebut, ujar seorang aktivis, di Jakarta, Senin.

Dian Kartikasari, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) mengatakan dalam dua tahun terakhir, negara-negara maju justru saling memproteksi. Mereka saling menaikkan tarif dan menjadikan pasar sebagai medan peperangan.

“Jadi selama ini, pasar bebas yang didesakkan pada negara berkembang itu konsep yang benar atau tidak,” ujar Dian dalam siaran persnya.

Menurut Dian, IMF-Word Bank Annual Meeting di Bali penting untuk merefleksikan kondisi tersebut. Dian bersama ratusan perwakilan dari 20 organisasi masyarakat sipil di Indonesia dan dunia “The People’s Summit on Alternative Development: Voices of Justice and Equality from The Past to The Future”, berbarengan dengan agenda tahunan lembaga keuangan dunia itu.

Gagasan acara ini adalah menuntut akuntabilitas lembaga keuangan internasional khususnya Bank Dunia dan IMF yang memiliki utang sejarah dalam proses pembangunan di Indonesia.

“Liberalisasi, privatisasi dan praktik untuk penguasaan pasar selalu menjadi agenda dua lembaga itu. Pada akhirnya setelah 25 tahun mantra ini mulai diragukan oleh pimpinan negara maju sendiri,” kata Dian.

Ketidakstabilan yang dipicu oleh dagang antar-negara maju mempersulit negara berkembang untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

“Masyarakat sipil harus bersuara untuk memastikan pembangunan berada di jalan yang benar. Ini bagian dari peran masyarakat sipil sebagai aktor pembangunan,” kata Dian.

Direktur Eksekutif Kemitraan, Monica Tanuhandaru mengatakan kegiatan ini akan mewadahi inisiatif dan perspektif kritis masyarakat sipil terkait pembangunan untuk disampaikan kepada IMF-Bank Dunia.

Menurut pengalaman Selama ini, skema pembangunan IMF-Bank Dunia yang sering kali tidak membuat masyarakat mandiri.

“Kita bisa secara terbuka dan kritis mendiskusikan jalan yang terbaik dan memproyeksikan kebutuhan yang akan datang,” ungkap Monica.

“Kami mendesak dan mendorong IMF-Bank Dunia untuk menentukan sikap. Apakah Anda hendak memperkuat atau melemahkan masyarakat sipil?”

Kepala Staf Kantor Kepresidenan Kantor Staf Presiden, Moeldoko yang mengatakan perspektif kritis dan masukan masyarakat sipil sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan secara partisipasi dan inklusif serta menyempurnakan kebijakan publik berdasar kepentingan bersama.

Menurut Moeldoko, acara The People’s Summit on Alternative Development bisa menjadi wadah aspirasi masyarakat sipil, yang selaras dengan energi orientasi pembangunan pemerintah saat ini yang mengarah ke pembangunan manusia dengan memerhatikan lingkup sosial, ekonomi dan budayanya.

“Program-program pemerintah sering kali gagal ketika tidak melibatkan people, masyarakat sipil,” tegasnya.