20 Juli 2017•Update: 22 Juli 2017
Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Indonesia dan Vietnam kerap mengalami permasalahan di laut. Hal ini akibat tumpang tindih pengakuan wilayah laut berdasarkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna.
Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri, Denny Abdi, mengatakan, proses negosiasi dan perundingan ZEE kedua negara di perairan Natuna sudah berlangsung sejak 2010.
“Kawasan tersebut kaya ikan dan sering disinggahi nelayan kedua negara, terutama Vietnam. Sambil berusaha mempercepat perundingan, kita membahas pengelolaan yang professional di kawasan tersebut untuk mengurangi gesekan yang tidak perlu antar kedua negara karena Indonesia dan Vietnam bersahabat,” jelas Denny.
Permasalahan ini dibahas dalam kunjungan Deputi Perdana Menteri Vietnam, Vuong Dinh Hue, ke Jakarta, pekan ini.
“Kedua pemimpin sepakat menjajaki kemungkinan penyediaan hotline antara kementerian KKP, TNI AL, dan otoritas Vietnam untuk mengurangi gesekan akibat kesalahpahaman ketika terjadi overlapping wilayah perairan.”
Sementara itu, agar proses negosiasi ZEE bisa berjalan lancar, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menghimbau negosiator kedua negara bisa fleksibel dan berkompromi untuk menghasilkan kemajuan dalam negosiasi.
Guna mempererat hubungan kedua negara, awal Agustus nanti Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong, akan berkunjung ke Indonesia dan akan diterima oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara.
“Kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam bertujuan untuk memperkuat hubungan kedua negara. Kunjungan ke Indonesia nanti adalah kunjungan pertama kalinya ke Indonesia sejak tahun 1959 yang lalu," kata Denny.