Saadet Gokce
18 November 2025•Update: 29 November 2025
ISTANBUL
Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Selasa menyambut baik pengesahan resolusi Dewan Keamanan PBB yang dirancang Amerika Serikat (AS), yang memberikan wewenang pembentukan Board of Peace serta pengiriman International Stabilization Force (ISF) untuk membantu tata kelola, rekonstruksi, dan stabilisasi keamanan di Gaza.
Dalam pernyataannya, Kemlu menegaskan bahwa resolusi tersebut memprioritaskan “penyelesaian konflik dan perdamaian berkelanjutan,” sekaligus menekankan pentingnya “keterlibatan semua pihak, khususnya Otoritas Palestina, dalam proses penyelesaian konflik dan perdamaian, serta mandat yang jelas bagi pasukan penjaga perdamaian PBB untuk mewujudkan solusi dua negara sesuai hukum dan parameter internasional.”
Indonesia juga menegaskan bahwa negara tersebut akan terus mendukung hak rakyat Palestina untuk “kemerdekaan dan kedaulatan.”
Sebelumnya, Indonesia menyampaikan kesiapan untuk mengerahkan 20.000 personel ke Gaza sebagai bagian dari upaya perdamaian internasional, apabila dimandatkan oleh PBB.
Pada Senin, Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi yang membentuk Board of Peace dan mengautorisasikan ISF untuk mengawasi tata kelola, rekonstruksi, serta keamanan di Jalur Gaza.
Rancangan resolusi itu merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas yang mulai berlaku pada 10 Oktober berdasarkan rencana 20 poin Presiden AS Donald Trump.
Tahap pertama kesepakatan gencatan senjata mencakup pembebasan sandera Israel dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina. Rencana tersebut juga mencakup pembangunan kembali Gaza dan pembentukan mekanisme pemerintahan baru tanpa keterlibatan Hamas.
Sejak Oktober 2023, hampir 69.500 warga Palestina — sebagian besar perempuan dan anak-anak — telah tewas, dan lebih dari 170.700 lainnya terluka akibat serangan Israel yang menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza.
