Inggris desak China berikan akses PBB ke Xinjiang

​​​​​​​Ahmet Gürhan Kartal

LONDON

Inggris pada Jumat mengatakan China harus memberikan akses PBB ke Xinjiang jika Beijing ingin "secara kredibel membantah klaim pelanggaran hak asasi manusia" di wilayah tempat Muslim Uighur berada.

Menteri Luar Negeri Dominic Raab memberikan tanggapan tentang sanksi China terhadap sembilan orang Inggris, yang datang setelah Inggris mengumumkan sanksi terhadap pejabat China bersama beberapa sekutunya pekan lalu.

"Inggris bergabung dengan komunitas internasional dalam memberikan sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia, pemerintah China memberikan sanksi kepada para pengkritiknya," kata Raab dalam sebuah pernyataan.

"Jika Beijing ingin secara kredibel membantah klaim pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, negara itu harus memberikan akses penuh kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia untuk memverifikasi kebenaran," tambah dia.

"Kami mengutuk upaya China untuk membungkam mereka yang menyoroti pelanggaran hak asasi manusia, di dalam dan luar negeri, termasuk anggota parlemen Inggris dan rekan-rekannya," kata Raab dalam pernyataan terpisah di Twitter.

Perdana Menteri Boris Johnson juga mengomentari perkembangan tersebut.

"Anggota parlemen dan warga Inggris lainnya yang diberi sanksi oleh China hari ini melakukan peran penting untuk menyoroti pelanggaran HAM berat yang dilakukan terhadap Muslim Uyghur," kata Johnson di Twitter.

"Kebebasan untuk berbicara menentang pelecehan adalah fundamental dan saya berdiri teguh dengan mereka," tambah dia.

Orang-orang yang menjadi sasaran, termasuk anggota parlemen, adalah Tom Tugendhat, Duncan Smith, Neil O'Brien, David Alton, Tim Loughton, Nusrat Ghani, Helena Kennedy, Geoffrey Nice, dan Joanne Nicola Smith Finley.

Beijing juga menjatuhkan sanksi pada Kelompok Riset China, Komisi Hak Asasi Manusia Partai Konservatif, Pengadilan Uighur, dan Kamar Pengadilan Essex.

Awal pekan ini, Inggris telah menjatuhkan sanksi, bersama AS, Kanada, dan Uni Eropa (UE), pada pejabat China atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok etnis Uighur, yang sebagian besar Muslim, di Xinjiang.

Beijing juga memanggil duta besar Inggris untuk China untuk memprotes sanksi tersebut.

China berulang kali membantah tuduhan bahwa mereka mengoperasikan kamp penahanan di wilayah Xinjiang barat laut, rumah bagi komunitas Uighur, dan sebaliknya mengklaim bahwa mereka "mendidik ulang" para warga Uighur.