Pizaro Gozali Idrus
04 Februari 2021•Update: 04 Februari 2021
JAKARTA
Para ahli dan aktivis mengatakan kudeta di Myanmar akan memiliki dampak terhadap situasi keamanan di ASEAN.
Priyambudi Sulistyanto, pakar Asia Tenggara dari Flinders University, Australia, mengatakan jika krisis di Myanmar dibiarkan berlarut, maka kondisi ini bisa mengguncang stabilitas di ASEAN.
Gangguan stabilitas itu, kata dia, seperti kembali terjadinya krisis Rohingya atau kaburnya warga Myanmar ke luar negeri seperti terjadi saat krisis politik pada 1988.
“Masalah minoritas masih tidak selesai sampai sekarang seperti Rohingya, Kachin, Karen, dan lain sebagainya. Ini juga mewarisi masalah yang tidak selesai saat zamannya Aung San Suu Kyi,” ujar Priyambudi dalam diskusi virtual pada Kamis.
Priyambudi mengharapkan bisa proaktif dalam menyelesaikan krisis ini.
Namun, kata dia, ASEAN selalu kesulitan merespons isu-isu HAM di kawasan.
Hal ini terjadi karena ASEAN memegang prinsip non-interference atau tidak ikut campur urusan politik internal negara-negara anggota.
“Anggota ASEAN juga terbelah menyikapi kudeta,” kata dia.
Dalam kesempatan sama, Rachel Arinii, Manajer Program Asia Timur dan ASEAN Forum Asia, menghargai seruan ASEAN yang meminta Myanmar melakukan rekonsiliasi untuk menyelesaikan konflik.
Namun Rachel meminta agar ASEAN dapat berbuat konkret dengan menggelar pertemuan khusus antar kepala negara untuk membahas kudeta Myanmar.
“Akan ada pelanggaran HAM yang masif pasca kudeta,” ucap Rachel.
Rachel juga mengatakan ASEAN bisa meminta Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR) untuk menginvestigasi kudeta di Myanmar.
Senin lalu, Wakil Indonesia untuk AICHR Yuyun Wahyuningrum menyatakan tindakan militer Myanmar telah melanggar prinsip dalam Piagam ASEAN berkenaan dengan penegakkan pemerintahan yang konstitusional dan telah merusak proses demokratisasi yang telah susah payah diusahakan sejak 2011 di Myanmar.
--Indonesia bisa selesaikan konflik
Sementara itu, Eva Kusuma Sundari, mantan Ketua Kaukus Myanmar Parlemen ASEAN, mengatakan kudeta akan terus terjadi karena Myanmar memiliki konsep dwifungsi militer yang dituangkan dalam konstitusi 2008.
“Ini gangguan demokrasi yang akan menjadi permanen,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Untuk itu, Eva mengatakan Indonesia bisa memimpin ASEAN untuk menyelesaikan masalah kudeta di Myanmar.
“Indonesia masih diharapkan karena Indonesia masih bisa bersuara lantang soal demokrasi di regional,” ucap Eva.
Indonesia, kata Eva, selama ini juga menjadi negara di ASEAN yang paling berbuat konkret untuk Rohingya.
“Indonesia bisa jadi menjadi aktor menonjol untuk mempengaruhi negara ASEAN yang lain. Berbeda dengan Thailand, Kamboja, dan Vietnam yang menganggap kudeta ini adalah urusan internal Myanmar,” kata Eva.
Eva juga meminta Indonesia untuk melalukan embargo kepada bisnis-bisnis kelompok militer yang terlibat kudeta dan kekerasan di Myanmar.
“Kalau ini bisa dilakukan, maka akan menolong demokratisasi di Myanmar,” terang Eva.
