Liga Arab: GNA adalah pemerintah yang sah di Libya

ISTANBUL

Asisten sekretaris jenderal Liga Arab Hossam Zaki pada Kamis mengungkapkan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) Libya adalah otoritas yang sah di Libya.

Dalam sebuah wawancara dengan saluran Mesir, Zaki mengatakan GNA itu sah menurut Perjanjian Skhirat yang mana Mesir juga menjadi bagiannya.

GNA adalah "pemerintah yang terdaftar di Liga Arab, Uni Afrika dan PBB," kata Zaki.

Zaki menambahkan bahwa perjanjian yang ditandatangani antara GNA dan Turki juga sah.

Dia mengatakan posisi Liga Arab adalah membiarkan kedua pihak untuk duduk guna membangun dialog politik.

"Dialog yang diinginkan tidak terjadi di sana, maka salah satu pihak [pemerintah] meraih kemenangan militer. Sudah saatnya untuk membawa kedua pihak duduk bersama agar mereka menerima solusi damai," lanjut Zaki.

Keberadaan pasukan Turki di Libya

Terkait keberadaan Turki di Libya yang dituduh sebagai "pendudukan", Zaki menangkal tuduhan itu dengan mengatakan pasukan Turki memasuki wilayah Libya atas kesepakatan yang dilakukan dengan pemerintah yang sah.

“Kehadiran Turki di Libya berbeda dengan kehadirannya di Suriah. Sama halnya dengan kehadiran Rusia di Suriah bagian dari perjanjian antara Rusia dengan rezim Bashar al-Assad," tegas dia.

Perjanjian Skhirat ditandatangani pada Desember 2015 di kota Skhirat, Maroko. Perjanjian itu menghasilkan kesepakatan politik untuk pemerintah koalisi di Libya dengan Fayez al-Sarraj sebagai perdana menteri. Haftar hingga kini belum mematuhi perjanjian itu.

Pemerintah GNA yang diakui secara internasional diserang oleh milisi Haftar sejak April 2019.

GNA meluncurkan Operasi Badai Perdamaian pada Maret untuk melawan serangan di ibu kota, dan baru-baru ini kembali merebut kendali di lokasi-lokasi strategis, termasuk pangkalan udara Al-Watiya, dan kota Tarhuna.