Majelis Umum PBB diminta tuntut enam jenderal militer Myanmar

Megiza Asmail

JAKARTA

Ketua Tim Pencari Fakta PBB Marzuki Darusman berharap resolusi dari sidang Majelis Umum pada awal Desember mendatang akan mengungkap tuntutan terhadap para jenderal militer Myanmar yang disebut bertanggung jawab atas dugaan genosida, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang terhadap warga etnis Rohingya.

“Karena tanggal 10 Desember itu hari HAM sedunia, suasananya diliputi suatu tekad untuk menciptakan resolusi baru yang akan meletakan dasar-dasar bagi penuntutan terhadap para jenderal yang bertanggung jawab itu,” kata Marzuki dalam Public Expose bertajuk Ungkap Fakta Pelanggaran HAM Berat Pemerintah Myanmar atas Etnis Rohingya di Jakarta, Rabu.

Dalam laporan TPF kepada Dewan HAM di Jenewa pada September lalu tercantum enam nama tersangka pelaku kejahatan di bawah hukum internasional. Disebutkan di sana, keenam jenderal tersebut bertanggung jawab atas peristiwa mengenaskan di negara bagian Rakhine.

Jenderal-jenderal yang namanya masuk dalam laporan itu di antaranya Panglima Tatmadaw, Senior-Jenderal Min Aung Hlaing, Wakil Panglima Tertinggi Wakil Jenderal Soe Menang, Komandan Biro Operasi Khusus 3 Letnan Jenderal Aung Kyaw Zaw, Komandan Komando Daerah Militer Barat Mayor Jenderal Maung Maung Soe. Komandan Divisi Infanteri 33 Brigadir Jenderal Aung Aung serta Komandan Divisi Infanteri Ringan 99, Brigadir Jenderal Than Oo.

“Harapan kita ialah resolusi itu akan diterima mayoritas. Resolusi PBB ini didukung oleh dua kelompok besar yaitu Organisasi Kerjasama Islam (OKI) bersama-sama sponsorshipnya yaitu Uni Eropa,” kata Marzuki,

Dia berharap dengan dukungan keduanya, PBB dapat segera mengumumkan keputusannya. Terkait laporan yang disampaikan pada September, Dewan HAM juga telah memutuskan untuk memperpanjang masa kerja dari TPF.

Pemulangan Rohingya dapat picu Myanmar kian imun

Di tempat yang sama, perwakilan Dewan HAM ASEAN Dinna Wisnu yang juga hadir dalam diskusi menilai bahwa penanganan kasus HAM Rohingya masih membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Menurut dia, tak hanya masalah persekusi, esensi, hingga dimensi masalah atas pelanggaran HAM yang dicatat oleh PBB yang menjadi faktor diperlukannya waktu lebih panjang untuk menyelesaikan.

“Namun, juga ada masalah relasi sosial yang belum kondusif berkembang di Myanmar. Kemudian, hubungan tata kelola yang jelas masih jauh dari sempurna,” ujar Dinna.

Berkenaan dengan repatriasi atau pemulangan warga Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh sejak Agustus tahun lalu, Dewan HAM ASEAN mengimbau proses pemulangan ditunda.

Menurut dia, situasi di Myanmar belum dapat diverifikasi telah kondusif. Kalaupun sudah dikabarkan aman, kata Dinna, harus ada tim yang terjun langsung ke sana untuk memastikan hal itu.

“Karena kalau [pemulangan] itu terjadi, yang ada kita menambah masalah baru dan Myanmar semakin imun dari pengaruh negara lain, termasuk Indonesia yang akan lebih sulit lagi untuk menangani masalah di sana,” tukas Dinna.