Museum Holocaust AS cabut penghargaan untuk pemimpin Myanmar

Safvan Allahverdi

WASHINGTON

Museum Holocaust Amerika Serikat (AS) telah menarik kembali penghargaan kemanusiaan yang diberikan pada pimpinan de facto Myanmar Aung San Suu Kyi, karena Suu Kyi dinilai gagal menyuarakan perlawanan atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di negaranya.

Museum yang memiliki misi untuk melawan kebencian, mencegah genosida, dan mendukung harkat dan martabat manusia, menulis dalam situs resminya bahwa pihak musem telah mencabut Elie Wiesel Award yang dianugerahkan pada Suu Kyi tahun 2012, yang berani melawan kediktatoran militer dan mengadvokasi kebebasan dan hak asasi manusia di Myanmar.

"Karena serangan militer terhadap orang-orang Rohingya terus digencarkan selama tahun 2016 dan 2017, kami berharap agar Anda, yang kami percaya berkomitmen mendukung martabat manusia dan hak asasi universal, akan melakukan sesuatu untuk mengutuk dan menghentikan kampanye militer yang brutal, sebagai bentuk solidaritas dengan populasi Rohingya yang menjadi korban," tulis Museum Holocaust.

"Di bawah kepemimpinan Anda, Liga Nasional untuk Demokrasi menolak untuk bekerja sama dengan tim penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan justru menyebarkan retorika kebencian terhadap komunitas Rohingya, menolak akses kemanusiaan, dan menindak jurnalis yang berupaya mengungkap pelanggaran kemanusiaan di negara bagian Rakhine," tambah Museum.

Museum Holocaust juga mendesak Suu Kyi untuk menggunakan perannya yang unik dan resmi dengan bekerja sama dengan pihak-pihak internasional untuk mengungkap fakta kekejaman di Rakhine dan menindak pelaku.

Pada November tahun lalu, Dewan Kota Oxford di Inggris juga mencabut penghargaan kehormatan yang diberikan pada Suu Kyi.

Di bulan yang sama, musisi Irlandia dan pendiri Live Aid Bob Geldof mengembalikan penghargaan Freedom of the City of Dublin sebagai bentuk protes.

PBB menyebut Rohingya sebagai kaum paling teraniaya di dunia, yang telah menderita karena sejumlah serangan sejak kekerasan komunal meletus pada 2012.

Lebih dari 750.000 pengungsi, kebanyakan anak-anak dan perempuan, telah meninggalkan Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh sejak 25 Agustus 2017, ketika pasukan Myanmar melancarkan operasi militer yang membunuh, menjarah rumah, dan membakar desa-desa kaum minoritas Rohingya.

Menurut Dokter Lintas Batas, sepanjang 25 Agustus - 24 September 2017, setidaknya 9.000 Rohingya tewas di Rakhine.

Dalam laporan yang dirilisi pada 12 Desember 2017, Dokter Lintas Batas menyebutkan bahwa 71,7 persen kematian disebabkan oleh tindak kekerasan. 730 kematian terjadi pada anak-anak bawah usia lima tahun.

Data PBB menunjukkan adanya pembunuhan - terhadap bayi dan anak-anak - pemerkosaan massal, pemukulan brutal, dan penghilangan paksa selama operasi militer. PBB menyatakan bahwa kekerasan terhadap Rohingya termasuk dalam kejahatan kemanusiaan.