Pakistan kembali minta PBB intervensi masalah Kashmir

Aamir Latif

KARACHI, Pakistan

Pakistan pada Jumat kembali mengirim surat kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (UNHCHR), menuntut intervensi untuk mengakhiri "krisis kemanusiaan" di Jammu dan Kashmir yang berada di bawah kekuasaan India.

"Menteri Luar Negeri Shah Mehmood Qureshi dalam sebuah surat menyoroti secara rinci konteks dan konsekuensi dari India membatalkan status khusus untuk Jammu dan Kashmir pada 5 Agustus," ujar Kementerian Luar Negeri Pakistan dalam sebuah pernyataan.

Menteri Qureshi menyatakan keprihatinan pada "intensifikasi dalam penderitaan manusia, pelanggaran lebih lanjut dari hak-hak dasar orang-orang Kashmir."

Qureshi menegaskan bahwa tindakan India merupakan pelanggaran Piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan, hukum internasional dan komitmen serius India sendiri.

"Menteri Luar Negeri telah menggarisbawahi keharusan bagi masyarakat dunia, termasuk PBB, untuk menyerukan India mengakhiri tindakan sepihaknya, mencabut jam malam dan tindakan kejam lainnya dan mengembalikan hak-hak dasar rakyat Kashmir," pernyataan itu menambahkan.

Sebelumnya pada 4 Agustus, Qureshi telah menulis surat kepada UNHCHR Michelle Bachelet dan mengadakan percakapan telepon dengannya pada 8 Agustus tentang masalah Kashmir, kata Kementerian Luar Negeri.

Surat itu juga dibagikan kepada anggota Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum.

Wilayah yang disengketakan

Dari 1954 hingga 5 Agustus 2019, Jammu dan Kashmir memiliki status khusus di bawah konstitusi India yang memungkinkannya untuk memberlakukan hukumnya sendiri.

Ketentuan khusus juga melindungi undang-undang kewarganegaraan wilayah tersebut, yang melarang orang luar menetap dan memiliki tanah, untuk melestarikan identitas agama, budaya dan etnis yang berbeda.

India dan Pakistan sama-sama memiliki Kashmir di sebagian wilayah dan mengklaimnya secara penuh.

China juga mengendalikan sebagian wilayah yang diperebutkan, tetapi India dan Pakistan sudah terlibat berperang dua kali dalam soal Kashmir.

Beberapa kelompok Kashmir di Jammu dan Kashmir berperang melawan pemerintahan India untuk kemerdekaan atau untuk penyatuan dengan Pakistan.

Menurut beberapa kelompok hak asasi manusia, ribuan orang telah tewas dalam konflik di wilayah tersebut sejak 1989.