Maria Elisa Hospita
29 Agustus 2018•Update: 30 Agustus 2018
Mohammed Amin
KHARTOUM
Setelah melalui perundingan damai di Khartoum selama dua bulan, pemimpin pemberontak Sudan Selatan Riek Machar dan sejumlah pimpinan pemberontak lainnya menolak menandatangani perjanjian damai dengan Juba untuk mengakhiri pertempuran lima tahun di negara itu.
Sementara anggota delegasi pemerintah yang dikirim oleh Presiden Sudan Selatan, Salva Kiir, telah menandatangani perjanjian itu, anggota dari Aliansi Oposisi Sudan Selatan milik Machar (SSOA) secara tegas menolak untuk melakukannya.
Menteri Luar Negeri Sudan Aldirdiri Mohamed Ahmed mengatakan kepada wartawan bahwa Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM / IO) dan SSOA menolak untuk menandatangani perjanjian.
Karena menemui titik buntu, proses perdamaian Sudan Selatan kini akan dirujuk ke Otoritas Antarpemerintah untuk Pembangunan (IGAD), sebuah blok perdagangan Afrika Timur yang berbasis di Djibouti.
Menurut Aldirdi, masalah pertikaian antara Juba dan oposisi Sudan Selatan berkaitan dengan pengambilan keputusan pemerintah dan konstitusi.
“Semuanya sudah disampaikan, kami telah memaparkan seluruh amandemen dengan semua pihak. Dokumen [perdamaian] dibuat oleh semua pihak dan ditandatangani dalam beberapa tahap,"kata dia.
"Dokumen tersebut sekarang akan diserahkan ke IGAD, yang akan mengundang semua pihak untuk menandatangani," jelas Aldirdi, merujuk kepada keengganan Machar untuk menandatangani.
Sejak Juni, pihak-pihak Sudan Selatan yang bertikai telah melaksanakan perundingan damai di ibu kota Sudan.
Sejauh ini, perundingan tersebut telah menghasilkan kesepakatan pembagian kekuasaan, pengaturan keamanan, dan gencatan senjata sementara.
