Penjualan senjata Israel ke Myanmar dikecam publik

Kaamil Ahmed

JERUSALEM

Peran Israel yang diduga memasok senjata dan pelatihan di zona-zona konflik sudah lama dikritik oleh aktivis. Namun merebaknya kekerasan di Myanmar tidak lama ini menguak detail keterlibatan tadi sehingga kembali membawa isu ini ke hadapan publik.

Pejuang-pejuang HAM pekan ini membawa petisi untuk menghentikan penjualan senjata di zona konflik ke Mahkamah Agung Israel. Putusan akhir kasus itu belum diungkapkan, walaupun bukti yang mereka bawa cukup luar biasa: sejumlah tulisan di media sosial Facebook dari seorang jenderal Myanmar dan beberapa perusahaan Israel.

Seorang pengacara terlibat kasus itu, Eitay Mack, mengatakan kepada Anadolu Agency informasi yang mereka lihat di Facebook menjadi inti persoalan perjuangan mereka menghentikan penjualan senjata ke Myanmar. Myanmar sendiri dituduh PBB melakukan “penghapusan ras” hingga lebih dari 500.000 warga Rohingya Myanmar terpaksa melarikan diri ke Bangladesh.

Petisi yang dibawa aktivis HAM berdasarkan tulisan Facebook oleh kepala tentara Myanmar Jendral Min Aung Hlaing yang menampil dirinya mengunjungi pangkalan militer Israel dan menandatangani perjanjian. Dia juga tampak dikunjungi oleh petinggi-petinggi perusahaan Israel.

“Kami tahu pemasokan senjata dan pelatihan oleh tentara Israel dilakukan di berbagai tempat di dunia, namun kita tidak tahu rinciannya. Mereka menyembunyikan informasi itu,” kata Mack.

“Untuk kasus ini, pimpinan tentara menampilkannya sedikit [di Facebook] dan juga perusahaan yang terlibat,” tambahnya.

Mack mengatakan salah satu detail yang diungkap postingan Hlaing adalah pembelian kapan penyerang Dvora, yang menurutnya juga diduga digunakan oleh militer Sri Lanka dalam pertempuran mereka melawan gerilyawan Tamil Tigers pada 2009.

Foto-foto di Facebook Hlaing juga menunjukkan prajurit Myanmar berlatih dengan senapan menikung dan kunjungan oleh pejabat dari Kementerian Pertahanan Israel.

“Ini bukan tindakan dari pihak swasta yang berinisiatif jualan; ini merupakan kebijakan dari Israel. Semua perusahaan Israel membutuhkan ijin menjual dari Kementerian Pertahanan,” jelas Mack.

Adapula kasus yang masih berlangsun mengenai penjualan senjata ke Sudan Selatan dan Israel juga sering dituduh menjual senjata ke negara-negara lain dengan kondisi HAM yang buruk.

Menurut Mack, Israel secara hukum hanya harus mematuhi embargo yang diterapkan Dewan Keamanan PBB, yang jarang mendapatkan suara bulat karena hak veto.

Dalam kasus Myanmar, hak veto itu digunakan oleh Tiongkok dan menjadi alasan Israel masih bisa terus melakukan penjualan itu. UE dan AS tidak menjual senjata ke Myanmar sesuai kebijakan mereka sendiri.

Negara Israel mengatakan penjualan itu adalah urusan diplomatik dan pengadilan tidak seharusnya ikut campur. Kasus itu pun kemudian dibungkam.

Awal bulan ini, Kementerian Luar Negeri Israel mengeluarkan pernyataan menolak rumor yang mengatakan mereka terlibat kekerasan di negara bagian Rakhine di Myanmar. Selain itu, isu penjualan senjata ini juga dikritik oleh warga Israel.

“Sebelum Israel mengecam tindakan pemerintahan Burma [Myanmar], mereka harus berhenti mendukung militer mereka dengan senjata dan pelatihan,” kata sebuah kelompok 55 Rabbi dan pemimpin-pemimpin Yahudi dalam surat terbuka kepada Presiden Israel Reuven Rivlin.

Pendapatan Israel dari penjualan senjata tahun lalu naik menjadi USD 6,5 juta, menurut data yang dirilis Maret lalu. Hampir dari setengah penjualan itu terjadi di negara-negara Asia, khususnya India.

Dalam editorial Rabu lalu, media sayap kiri Israel Haaretz mengatakan negara tersebut perlu lebih transparan dalam transaksi mereka serta menuduh Israel berbohong mengenai penjualan senjata di Argentina dan Bosnia.