Rhany Chairunissa Rufinaldo
28 Juli 2020•Update: 29 Juli 2020
Gulsen Topcu
TRIPOLI, Libya
Perdana Menteri Libya menegaskan bahwa setiap gencatan senjata untuk Libya harus memastikan bahwa kota-kota dan daerah-daerah strategis tidak akan terkena ancaman di masa depan.
Melalui sebuah pernyataan pada Selasa, Fayez Al-Sarraj mengatakan dia bertemu dengan para pejabat yang mengambil bagian dalam Komite Militer 5 + 5 untuk mencari perdamaian di negara yang dilanda konflik itu.
Sarraj mengatakan perkembangan militer di Libya adalah landasan negara itu, dan dengan demikian, proses politik dan ekonomi akan tumbuh lebih jelas.
Pemerintah Sarraj yang diakui PBB mengatakan gencatan senjata abadi bergantung pada pasukan panglima perang Khalifa Haftar yang mundur dari posisi strategis.
Libya telah menghadapi gejolak akibat perang saudara sejak kematian penguasa Muammar Khaddafi pada 2011.
Di bawah perjanjian yang dipimpin PBB, pemerintah baru Libya didirikan pada 2015, tetapi upaya untuk penyelesaian politik jangka panjang gagal karena serangan militer oleh pasukan panglima perang Khalifa Haftar.
PBB mengakui pemerintah Libya yang dipimpin oleh Perdana Menteri Fayez al-Sarraj sebagai otoritas sah negara itu.
Turki terus mendukung pemerintah yang diakui secara internasional, sementara Haftar didukung oleh Rusia, Prancis, Mesir dan Uni Emirat Arab.
