24 Juli 2017•Update: 24 Juli 2017
Ilker Girit
ISTANBUL
Presiden Polandia Andrzej Duda akan memveto sebuah reformasi peradilan kontroversial yang akan menggantikan hakim Mahkamah Agung dengan nominasi dari pemerintah, menurut laporan media pada Senin.
Berita tersebut menyusul demonstrasi di ibukota Warsawa dan kota-kota besar lainnya, di mana ribuan orang turun ke jalan selama delapan hari berturut-turut untuk mendemo amandemen yang diajukan oleh partai Law and Justice Party (PiS).
Pengunjuk rasa pada Minggu membawa bendera Polandia dan Uni Eropa, berkumpul di gedung kepresidenan di Warsawa dan meneriakkan "Kami ingin hak veto" dan "Pengadilan bebas".
Undang-undang tersebut telah disetujui pada Sabtu oleh majelis tinggi parlemen dan sedang menunggu persetujuan presiden untuk menerapkannya.
Uni Eropa telah mendesak partai yang berkuasa di Polandia untuk tidak menyetujui undang-undang itu, yang memungkinkan pemerintah menunjuk hakim tanpa persetujuan dari Mahkamah Agung.