Rania R.a. Abushamala
29 April 2026•Update: 29 April 2026
Sejumlah pengunjuk rasa ultra-Ortodoks menyerbu kediaman kepala polisi militer Israel pada Selasa malam, di tengah meningkatnya ketegangan terkait penangkapan warga yang menghindari wajib militer.
Menurut Radio Angkatan Darat Israel, sekelompok demonstran Haredi menerobos masuk ke halaman rumah Yuval Yamin di kota Ashkelon, selatan Israel, sebagai protes atas penangkapan pria ultra-Ortodoks yang dituduh menghindari wajib militer.
Polisi Israel menyebut sekitar 200 orang berkumpul di luar kediaman tersebut. Sumber militer yang tidak disebutkan namanya mengatakan sebagian pengunjuk rasa memanjat pagar dan masuk ke area properti.
Sumber tersebut menambahkan bahwa Yamin tidak berada di rumah saat kejadian, namun istri dan anak-anaknya berada di dalam.
Meski telah mengetahui rencana aksi tersebut sebelumnya, polisi tidak mampu mencegah penyerbuan, kata sumber itu.
Surat kabar Israel Hayom menyebut insiden tersebut sebagai “eskalasi serius” oleh komunitas ultra-Ortodoks.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengecam kejadian itu dan menyerukan tindakan tegas terhadap para pelaku melalui unggahan di platform media sosial X.
Menteri Pertahanan Israel Katz juga mengutuk penyerbuan tersebut dan menyebutnya sebagai serangan yang disengaja saat keluarga pejabat itu berada di dalam rumah.
Dalam perkembangan terkait, ratusan pengunjuk rasa ultra-Ortodoks juga berdemonstrasi di persimpangan Golda Meir di Yerusalem Barat dengan mencoba memblokir jalan dan terlibat bentrokan dengan polisi Israel, menurut Channel 12.
Sebelumnya pada malam yang sama, demonstran memblokir Jalan Raya 4 di dekat pintu masuk Bnei Brak sambil meneriakkan slogan, “Kami akan mati dan tidak akan wajib militer.” Mereka juga membawa spanduk bertuliskan “sekularisme lebih buruk dari kematian,” menurut harian Yedioth Ahronoth.
Aksi protes ini terjadi setelah militer Israel kembali melakukan penangkapan terhadap penghindar wajib militer pekan ini, setelah sempat dihentikan selama perang dengan Iran.
Polisi menyatakan sebagian aksi tersebut ilegal dan menyebut dua orang telah ditangkap.
Mahkamah Agung Israel pada Juni 2024 memutuskan bahwa warga Haredi wajib mengikuti wajib militer serta memerintahkan penghentian pendanaan negara bagi lembaga keagamaan yang siswanya menolak untuk bertugas.
Kelompok Yahudi ultra-Ortodoks mencakup sekitar 13 persen dari total populasi Israel yang berjumlah sekitar 9,7 juta jiwa. Mereka selama ini tidak mengikuti wajib militer dengan alasan pengabdian terhadap studi Taurat.
Meskipun hukum Israel mewajibkan seluruh warga berusia di atas 18 tahun untuk bertugas, pengecualian bagi kelompok Haredi telah lama memicu kontroversi yang semakin menguat di tengah berbagai konflik dan meningkatnya korban militer, dengan partai-partai sekuler menuntut agar kelompok ultra-Ortodoks turut menanggung apa yang mereka sebut sebagai “beban perang”.
