'Rusia adopsi kebijakan represif era Soviet terhadap Tatar Krimea'

KYIV, Ukraina

Rusia menjadikan Tatar Krimea sebagai sasaran kebijakan represif yang sama dengan era Soviet, kata pemimpin Tatar Krimea pada Kamis.

Mustafa Abdulcemil Kirimoglu, yang juga seorang wakil di parlemen Ukraina, berbicara kepada Anadolu Agency pada peringatan 78 tahun deportasi Tatar Krimea dari tanah air bersejarah mereka ke Siberia oleh pemimpin Soviet Joseph Stalin pada tahun 1944.

Apa yang terjadi pada tahun 1944 adalah genosida Tatar Krimea, kata Kirimoglu.

Dia mencatat bahwa hingga 46 persen populasi yang dideportasi kehilangan nyawa mereka dalam dua tahun pertama.

Kirimoglu mengatakan pemerintah Soviet melakukan upaya untuk menghapus jejak warisan Tatar di Krimea dengan melarang bahasa mereka, bahkan menghancurkan kuburan.

Dengan latar belakang ini, katanya, Tatar Krimea, berjuang untuk kembali ke tanah air dan mendapatkan kembali hak-hak mereka selama sekitar 50 tahun.

Mengacu pada pencaplokan ilegal Krimea oleh Rusia pada tahun 2014, Kirimoglu menegaskan bahwa Rusia melakukan kebijakan penindasan yang sistematis terhadap Tatar Krimea.

Akibatnya, lebih dari 30.000 dari mereka melarikan diri dari semenanjung, sementara beberapa dari mereka yang tinggal terbunuh atau hilang, ungkapnya.

Dia mengatakan Rusia melalui kebijakan teror bertujuan untuk memaksa Tatar Krimea, yang terdiri dari 13 persen dari populasi, keluar dari semenanjung.

Tentang perang yang sedang berlangsung melawan Ukraina, dia mengatakan bahwa invasi Rusia tidak berjalan seperti yang diharapkan atau direncanakan.

Kirimoglu mencatat bahwa perang menghadirkan peluang bagi pembebasan Krimea dari pendudukan Rusia.

Peningkatan jumlah penduduk Krimea, sekitar 95 persen sekarang, mendukung berakhirnya pendudukan Rusia, terangnya.

Kirimoglu juga memuji dukungan Turki untuk Ukraina dan Tatar Krimea dan menggarisbawahi bahwa Turki tidak mengakui pencaplokan Krimea oleh Rusia.

Pasukan Rusia memasuki Semenanjung Krimea pada Februari 2014. Saat itu, Presiden Rusia Vladimir Putin secara resmi membagi wilayah itu menjadi dua subjek federal terpisah dari Federasi Rusia pada bulan berikutnya.

Etnis Tatar Krimea telah menghadapi penganiayaan sejak pengambilalihan semenanjung oleh Rusia pada 2014, yang dikecam oleh Turki.

Turki dan AS, serta Majelis Umum PBB, memandang pencaplokan itu sebagai tindakan ilegal.

Kirimoglu dan presiden Majelis Nasional Tatar Krimea, Refat Cubarov, dilarang memasuki semenanjung itu setelah pencaplokan.

Majelis Nasional Tatar Krimea dicap sebagai "organisasi ekstremis" dan kegiatannya dilarang.

Sekitar 2.500 Tatar Krimea yang memiliki hubungan langsung dengan majelis tersebut dan setiap orang yang memiliki hubungan dengannya menjadi anggota “organisasi ekstremis”.

Karena tekanan dari pemerintah Rusia, ribuan Tatar Krimea harus meninggalkan semenanjung.

Penangkapan Tatar Krimea di rumah dan masjid mereka berlanjut dengan tuduhan bahwa mereka adalah anggota “organisasi teroris.”