Setelah lima bulan, kasus Covid-19 Indonesia tembus 100 ribu

JAKARTA

Setelah berjalan lima bulan sejak awal Maret, penambahan kasus positif Covid-19 harian di Indonesia masih dalam hitungan ribuan.

Tepatnya, pada Selasa, masih terjadi penambahan kasus Covid-19 sebesar 1.748 kasus baru sehingga total kasus Covid-19 naik menjadi 102.051 kasus, berdasarkan data Worldometer.

Penambahan itu jauh di atas Amerika Serikat (AS) yang pada Selasa mengalami penambahan kasus harian yang sangat rendah sebesar 531 kasus, turun dari rata-rata di kisaran 60 ribu - 70 ribu kasus per hari.

Data kasus harian di Indonesia yang masih dalam ribuan kasus, semakin jauh di atas angka psikologis yang baru pada Senin kemarin, yakni 100.000 kasus.

Di tingkat dunia, kasus positif di Indonesia berada di nomor 24 dari 215 negara di dunia. Sedangkan Amerika Serikat di posisi pertama dengan jumlah kasus positif sebanyak 4.433.941 pada Selasa.

Peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia belakangan ini bersumber dari gedung perkantoran. Sejumlah kantor pemerintah, perusahaan milik pemerintah atau BUMN, dan perusahaan swasta di Jakarta menjadi tempat penyebaran virus ini.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat kasus Covid-19 di perkantoran juga meningkat selama masa transisi.

Setidaknya ada total 440 kasus dari 68 klaster di perkantoran DKI Jakarta hingga Senin malam.

Data Dinas Kesehatan DKI, pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau sebelum 4 Juni 2020 hanya ada 43 kasus positif Covid-19.

Setelah pemerintah melonggarkan PSBB dan mengizinkan perkantoran beraktivitas, telah ditemukan 397 kasus baru.

DKI zona merah

Akibatnya hampir seluruh wilayah di DKI Jakarta kini kembali menjadi zona merah atau berisiko tinggi terhadap penularan Covid-19 dalam sepekan terakhir.

Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menuturkan hanya Kepulauan Seribu yang masih masuk kategori zona kuning atau berisiko rendah.

Wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur kini menjadi zona merah.

Menurut Wiku, hal ini disebabkan oleh peningkatan kasus di DKI Jakarta pada sepekan terakhir. Satgas Covid-19 mencatat jumlah kasus positif di Jakarta meningkat dari 1.880 kasus pada minggu sebelumnya menjadi 2.679 kasus pada sepekan terakhir.

Dari sisi jumlah pasien Covid-19 yang meninggal dunia, Indonesia berada di peringkat 23 di dunia dengan tingkat kematian sebesar 4.901 pasien. Jumlah kasus kematian tersebut meningkat signifikan dalam sepekan terakhir, dengan angka kematian sebanyak 618 orang pasien.

“Ini meningkat cukup drastis dari seminggu sebelumnya, sebesar 494 kasus,” kata Wiku, pada Selasa.

Lima provinsi yang menyumbang kasus kematian tertinggi hingga Senin, yakni Jawa Timur (1.589 kasus), DKI Jakarta (759 kasus), Jawa Tengah (564 kasus), Sulawesi Selatan (302 kasus), dan Kalimantan Selatan (271 kasus).

Jumlah kasus kematian masih bertambah pada Selasa, dimana pemerintah melaporkan ada 63 kasus kematian baru. Kasus meninggal tertinggi dalam 24 jam terakhir dilaporkan oleh Jawa Timur yakni 22 orang, kemudian DKI Jakarta sebanyak 15 orang.

“Kita masih perlu berusaha keras menekan angka kematian,” tutur Wiku.

Persentase angka kematian Indonesia saat ini masih berkisar 4,8 persen dari keseluruhan kasus yang dikonfirmasi, lebih tinggi dibandingkan rata-rata angka kematian global sebesar 4,2 persen.

Catatan Komnas HAM

Di saat kasus positif dan angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia masih tinggi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengumumkan sejumlah catatan, pada Selasa.

Diantaranya, Komnas HAM menilai tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pemerintah dalam penangan Covid-19 cukup tinggi. Hal ini terlihat ketika masyarakat yang beragama Islam mematuhi anjuran pemerintah untuk tidak shalat berjamaah di masjid, termasuk sholat Jumat dan Idul Fitri. Begitu pula umat beragama lainnya bersedia tidak beribadah di gereja dan rumah ibadah lainnya selama pandemi.

Namun, kata Komnas HAM, pemerintah kemudian menjadi ragu dengan pembatasan tersebut. "Kami melihat dalam perjalanan penanganan Covid-19 itu selama lima bulan terakhir, ekonomi itu sebagai panglima," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, pada Selasa.

Seharusnya, jelas dia, pemerintah menjadikan penanganan kesehatan sebagai dasar dalam kebijakan mengatasi pandemi. Dampak lainnya ialah cara penyajian data Covid-19 oleh pemerintah tidak transparan.

Menurut Taufan, masyarakat memiliki hak atas informasi penanganan Covid-19 sehingga masyarakat mengetahui secara persis perkembangannya dan melakukan antisipasi. Komnas HAM meminta Satgas Covid-19 memberikan data yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Ada informasi yang mengatakan jumlah kasus ini karena testing yang semakin luas, tapi sebagian masyarakat tidak percaya, dan berfikir jangan-jangan ada kecendurngan wabah semakin meluas, karena itu perlu keterbukaan dari pemerintah, seterang-terangnya, apa yang seungguhnya terjadi sheingga masyarakat bisa lmengambil sikap," kata Taufan.

Penambahan kasus dalam satu bulan terakhir, kata Taufan, dapat disebabkan karena pemerintah tidak transparan menyampaikan informasi kepada masyarakat.