11 Juli 2017•Update: 11 Juli 2017
Roy Ramos
ZAMBOANGA CITY, Filipina
Sistem identifikasi yang diusulkan untuk kelompok Muslim di Filipina bersifat diskriminatif, kata militer Filipina, Senin.
Pemerintah menginginkan identifikasi untuk "semua orang, bukan hanya kelompok tertentu dari masyarakat", demikian menurut juru bicara militer Brigadir. Jenderal Restituto Padilla.
"Ini diskriminatif jika Anda meminta kartu identitas hanya dari satu sektor masyarakat saja," kata Padilla dalam konferensi pers.
Militer mendesak sebuah sistem kartu identifikasi nasional yang didukung oleh militer.
Identifikasi yang diusulkan untuk umat Islam, yang saat ini diimplementasikan di kota Paniqui, Tarlac, di Filipina tengah, sedang diusulkan untuk diimplementasikan di wilyah lain oleh polisi dan unit pemerintah daerah.
Sistem itu sudah menuai kritik dari berbagai sektor seperti dari Gubernur Daerah Otonom Mindanao Muslim Mujiv Hataman, Dewan Imam dari Dewan Presiden Filipina Ebra Moxsir, pengacara Syariah Harun dan Senator Sherwin Gatchalian dan Paolo Benigno Aquino.
Mereka percaya kalau sistem semacam itu bentuk dari diskriminasi.
"Jika persyaratannya terkait dengan keamanan, sistem identifikasi harus diterapkan pada setiap penduduk, untuk setiap orang Filipina, tidak hanya kelompok Muslim," kata Hataman.