08 Agustus 2017•Update: 09 Agustus 2017
Aamir Latif
KARACHI, Pakistan
Sejumlah ruas jalanan di propinsi terpadat Pakistan, Punjab, dihiasi poster-poster raksasa dengan gambar mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif, yang baru-baru dicopot dari jabatannya menyusul keputusan Mahkamah Agung karena menyembunyikan kekayaannya.
Beberapa dari poster itu dihiasi kata-kata “Nawaz Sharif masih perdana menteri bagi rakyat”. Mereka dipasang oleh pendukungnya sebelum pawai 2 hari yang akan dipimpin Sharif, mulai pada Rabu dari ibukota Pakistan Islamabad hingga kota asalnya, Lahore.
Dalam rute itu, Sharif berencana berbicara dengan rakyat di 10 titik – persis seperti pawai yang diadakannya pada 2009 untuk pemulihan posisi hakim-hakim Mahkamah Agung yang dibubarkan oleh mantan pemimpin Paksitan Jendral Pervez Musharraf.
“Ribuan orang siap menyambut pemimpin mereka dan besok kami akan tunjukkan pada dunia Nawaz Sharif masih merupakan pemimpin bangsa ini,” kata Menteri Dalam Negeri Tallal Chaudry.
Punjab dan ibukotanya Lahore menjadi dasar kekuatan partai Liga Muslim Pakistan (PML) yang dipimpin Sharif, yang memenangi lebih dari 80% kursi pada pemilu 2013.
Pakar analisis mengatakan pawai itu menjadi upaya agresif tetap dibawah lampu sorot dari politisi yang belum pernah menamatkan masa jabatannya sejak pertama memimpin 27 tahun lalu.
“Politik agresif menjadi satu-satunya pilihan bagi Sharif dalam kondisi sekarang,” kata Mazhar Abbas, analis politik dari Karachi, kepada Anadolu Agency.
Pencabutan dirinya dari jabatan karena kasus Panama Paper bukan masalah terakhir yang harus dihadapi Sharif, tambahnya.
Kasus korupsi lainnya
“Ancaman hukuman dalam kasus korupsi bukan hanya dihadapi Sharif tapi juga adikknya Shehbaz Sharif,” kata Abbas.
Partainya akan mencoba mengambil simpati yang didapati dari penurunan Sharif dan menggunakan itu untuk memenangkan mayoritas suara pada pemilu tahun depan. Mereka mungkin juga akan mendorong untuk perubahan konstitusi guna mencari dukungan agar Sharif bisa kembali dalam ranah politik.
“Sangat disayangkan namun pertokohan sangat efektif dalam politik Pakistan,” jelas Abbas. “Bila dia tidak lagi aktif berpolitik, warisan dan partainya akan menderita.”
Sajjad Mir, seorang analis politik dari Lahore, setuju dengan perspekif Abbas. “Hanya terdapat 2 pilihan bagi Sharif: kompromi atau menyerang. Apapun pilihannya, politik agresif akan mendapatkan hasil.”
Mir mengatakan menampilkan bahwa rakyat masih mendukungnya bisa menjadi kunci bagi Sharif yang ingin kembali ke parlemen.
Keputusan Mahkamah Agung pekan lalu itu datang menyusul proses hukum selama berbulan-bulan setelah bocoran finansial “Panama Papers” yang menyebut-nyebut nama Sharif. Sharif dicurigai meraup keuntungan pribadi dari korupsi selama dua masa jabatannya yang lalu.
Sharif selama ini menolak semua tuduhan terhadapnya.
Campur tangan asing
“Saya ingin diam saja sekarang,” kata Sharif kepada wartawan di Islamabad baru-baru ini. “Tapi saya tidak akan diam selamanya. Saya memiliki banyak pendapat mengenai penurunan saya.”
Petinggi partainya serta anggota kabinet dengan lantang menuduh “intervensi asing” dan bukan lembaga militer atau hukum mengenai pemecatan Sharif.
Sharif, 67, mundur setelah pembacaan keputusan Mahkamah Agung dan menunjuk temannya yang juga mantan menteri perminyakan Shahid Khaqan Abbasi sebagai penggantinya selama masa jabatan yang tersisa 10 bulan.
Mahkamah Agung mengatakan Sharif tidak mengaku menerima bayaran dari sebuah perusahaan di UEA ketika dia mencalonkan diri pada pemilu 2013.
Mereka juga menekankan bahwa siapapun yang memegang jabatan publik harus jujur dan dapat dipercaya.
