Tolak pemerintah militer, Selandia Baru putus hubungan dengan Myanmar

ANKARA

Selandia Baru pada Selasa menangguhkan semua kontak politik dan militer tingkat tinggi dengan Myanmar menyusul kudeta militer pekan lalu di negara Asia Tenggara itu.

Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri Selandia Baru Nanaia Mahuta mengatakan negaranya tidak akan mengakui legitimasi pemerintahan yang dipimpin militer di Myanmar.

“Selandia Baru sangat prihatin atas kudeta di Myanmar. Kami tidak mengakui keabsahan pemerintah yang dipimpin militer dan kami meminta militer untuk segera membebaskan semua pemimpin politik yang ditahan dan memulihkan pemerintahan sipil," tegas Mahuta.

"Saya juga telah mengarahkan agar program bantuan Selandia Baru ke Myanmar tidak boleh menyertakan proyek yang menguntungkan pemerintah militer," lanjut dia.

Pemerintah Selandia Baru juga telah memberlakukan larangan perjalanan ke para pejabat militer Myanmar.

Selandia Baru telah bergabung dengan negara-negara lain yang menyerukan sesi khusus di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyampaikan keprihatinan dan membahas kudeta militer dan dampaknya terhadap HAM.

"Aturan hukum dan keinginan demokratis rakyat Myanmar harus dihormati. Kami menyambut baik pernyataan G7 dan Dewan Keamanan PBB yang mengutuk perebutan kekuasaan oleh militer," imbuh menlu.

Militer Myanmar, yang secara resmi dikenal sebagai Tatmadaw, mengumumkan keadaan darurat pekan lalu, beberapa jam setelah menahan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan anggota senior lainnya dari partai yang berkuasa National League for Democracy (NLD).

Kudeta terjadi beberapa jam jelang sidang perdana parlemen sejak pemilu November, di mana Partai NLD pimpinan Suu Kyi memperoleh kemenangan besar di parlemen. Militer pun menduga kemenangan itu diwarnai praktik kecurangan.

* Ditulis oleh Islamuddin Sajid