Rhany Chairunissa Rufinaldo
04 November 2018•Update: 05 November 2018
Zuhal Demirci
ANKARA
Turki pada Sabtu mendesak AS untuk menghentikan keterlibatannya dengan kelompok teroris PYD/YPG di Suriah.
Wakil Menteri Luar Negeri Sedat Onal, yang mengunjungi Washington pada 1 hingga 2 November, mengatakan penghentian itu diperlukan untuk keamanan nasional Turki dan pembentukan perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan di Suriah, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Turki.
Pernyataan itu dirilis setelah Onal mengadakan pembicaraan dengan Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Politik David Hale dan Wakil Menteri Pertahanan untuk Kebijakan John Rood selama kunjungannya.
Turki telah berulang kali menolak dukungan AS terhadap teroris PKK/PYD sebagai sekutu yang dapat diandalkan di Suriah, dengan memasok senjata dan peralatan.
Kementerian itu mengatakan dalam beberapa hari terakhir, Turki telah bertindak sesuai dengan aturan keterlibatannya terhadap kegiatan provokatif yang dilakukan oleh PYD/YPG di perbatasan Turki-Suriah.
"Kami telah mengatakan bahwa kami tidak akan pernah mentoleransi kegiatan teror di sekitar perbatasan kami," tambah kementerian.
Pernyataan itu mengatakan bahwa pembicaraan difokuskan pada peningkatan hubungan antara kedua negara dan koordinasi masalah regional serta menggerakkan mekanisme kerjasama yang ada.
Selama pertemuan, Turki dan AS menyatakan kepuasan mereka atas peluncuran patroli bersama sesuai dengan peta jalan Manbij yang sebelumnya disetujui oleh menteri luar negeri dari dua negara, tambah pernyataan itu.
Kesepakatan Manbij antara Turki dan AS berfokus pada penarikan teroris YPG / PKK dari kota untuk menstabilkan wilayah yang berada di timur laut provinsi Aleppo, Suriah.
Dalam lebih dari 30 tahun kampanye teror melawan Turki, PKK - yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS dan Uni Eropa - telah bertanggung jawab atas kematian sekitar 40.000 orang, termasuk wanita dan anak-anak.
Sementara YPG adalah cabang PKK di Suriah.
Kementerian Luar Negeri Turki juga meminta para pejabat AS untuk mengambil langkah konkret melawan Organisasi Teror Fetullah (FETO).
FETO dan pemimpinnya di AS, Fetullah Gulen, mengatur kudeta yang dikalahkan, yang menewaskan 251 orang dan melukai hampir 2.200 orang lainnya pada Juli 2016.
Gulen telah tinggal dalam pengasingan di Pennsylvania sejak 1999.