Turki, Libya, Qatar sepakat teken perjanjian militer

Sarp Ozer, Hacer Baser

TRIPOLI, Libya

Wakil menteri pertahanan Libya pada Senin mengumumkan bahwa negaranya setuju dengan Turki dan Qatar untuk menandatangani kesepakatan tripartit dalam kerja sama militer guna meningkatkan kemampuan militer Libya.

Menurut kantor media Operasi Burkan Al-Ghadab (Gunung Api Kemarahan) yang dipimpin pemerintah, Salah Al-Namroush mengatakan Turki dan Qatar akan mendirikan fasilitas di Libya untuk pelatihan dan konsultasi militer.

Al-Namroush juga menambahkan bahwa sebagai bagian dari kesepakatan itu, Turki dan Qatar akan mengirimkan konsultan dan personel militer ke Libya.

Menteri Turki dan Qatar menekankan bahwa mereka mendukung solusi politik dan pemerintah yang sah.

Sebelumnya pada hari yang sama, Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar mengadakan pertemuan trilateral dengan Menteri Pertahanan Qatar Khalid bin Mohammad Al Attiyah dan Perdana Menteri Libya Fayez al-Sarraj di Tripoli.

Akar, didampingi Kepala Staf Umum Jenderal Yasar Guler, mengunjungi kantor perdana menteri Libya untuk pertemuan tersebut.

Dia juga mengunjungi Komando Penasihat Kerja Sama dan Pelatihan Keamanan Pertahanan yang dibentuk sebagai bagian dari nota kesepahaman antara Turki dan Libya.

Menteri pertahanan Turki juga mengadakan pertemuan trilateral lainnya dengan mitranya dari Qatar dan Menteri Dalam Negeri Libya Fathi Bashagha.

Pada 27 November 2019, Ankara dan Tripoli menandatangani dua MoU; satu tentang kerja sama militer dan yang lainnya tentang perbatasan laut negara-negara di Mediterania Timur.

Pakta maritim menegaskan hak Turki di Mediterania Timur dalam menghadapi pengeboran sepihak oleh pemerintahan Siprus Yunani, mengklarifikasi bahwa Republik Turki Siprus Utara (TRNC) juga memiliki hak atas sumber daya di daerah tersebut. Perjanjian itu mulai berlaku pada 8 Desember lalu.

Menyusul kesepakatan kerja sama militer, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan Ankara bisa mempertimbangkan pengiriman pasukan ke Libya jika pemerintah Tripoli yang diakui secara internasional membuat permintaan seperti itu.

Pemerintah Libya, yang dibentuk pada 2015 setelah penggulingan Muammar Khaddafi pada 2011, telah menghadapi sejumlah tantangan, termasuk serangan oleh panglima perang Khalifa Haftar.

Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Libya telah membalikkan keadaan dalam perlawanan terhadap pasukan Haftar.

Turki mendukung pemerintah yang berbasis di ibu kota Tripoli dan resolusi non-militer atas krisis tersebut.