Turki tidak wajib ikuti AS atau negara mana pun

Adnan Idiz dan Cihad Aliu

SKOPJE

Ketua parlemen Turki Minggu mengatakan negaranya tidak diwajibkan mengikuti arah politik AS atau negara mana pun karena politik global yang berevolusi dari dua kutub menjadi multi-kutub yang menawarkan banyak alternatif.

Ketua parlemen Mustafa Sentop mengomentari berbagai isu tentang agenda luar negeri Turki seperti langkah sanksi oleh AS, ratifikasi kesepakatan kerja sama militer Turki-Libya, pengerahan tentara Turki ke Libya dan meningkatnya xenofobia dan rasisme di Eropa.

Sentop mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa pemerintah AS menggunakan sanksi sebagai elemen ancaman, terutama sejak pemilihan Presiden Donald Trump, tetapi dia tidak percaya bahwa sanksi akan memiliki dampak signifikan pada Turki.

Dia menggarisbawahi bahwa sanksi dan embargo tidak akan merugikan Turki mengingat bahwa negara itu memiliki alternatif dan keragaman terutama pada industri pertahanan.

Dia melanjutkan bahwa Turki telah menghadapi sanksi tidak resmi berupa upaya AS untuk menghapus keterlibatan Turki dari program jet tempur F-35, di mana Washington mengatakan tidak akan menyerahkan pesawat.

"Bukankah ini sanksi, embargo? Apakah kita tidak melihat kasus serupa mengenai drone dan rudal Patriot?" dia bertanya dan mencatat bahwa sikap negatif AS sebelumnya terhadap Turki menyebabkan pembelian rudal S-400 Rusia oleh Turki.

"Adapun F-35, Turki mengevaluasi alternatif, dan tidak terbatas pada negara lain termasuk AS," tegas Sentop.

Ketua parlemen menggarisbawahi bahwa Turki tidak berada dalam tatanan dunia dua-polar abad ke-20, negara selalu memiliki alternatif dalam lingkungan politik multi-polar saat ini di seluruh dunia.

Menurut Sentop, sanksi dan rencana embargo tidak akan berdampak buruk pada ekonomi dan industri pertahanan Turki, tetapi akan membahayakan hubungan bilateral.

Libya

Merujuk pada pakta militer Turki-Libya dan ratifikasinya oleh parlemen, Sentop mengatakan: "Sebenarnya, [perjanjian] ini seperti kelanjutan dari perjanjian sebelumnya yang dicapai Turki dengan Libya mengenai zona ekonomi eksklusif."

Sentop mengatakan perjanjian itu didirikan atas dasar yang sah karena ditandatangani dengan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui PBB - yang memerangi panglima perang Khalifa Haftar, yang didukung oleh tentara bayaran dan "beberapa" negara-negara Arab.

Menanggapi pertanyaan tentang penyebaran tentara Turki di Libya, Sentop mengatakan kesepakatan kerja sama militer tidak selalu berarti bahwa pemerintah Ankara akan mengirim tentara, tetapi masalah ini terbuka untuk dibahas.

Eropa, Islamophobia, xenophobia

Ketua parlemen mengatakan Eropa hari ini menyaksikan baik Islamofobia dan xenophobia karena struktur budayanya yang "tertutup" dan "tunggal".

"Mungkin, telah terjadi pluralitas politik, [Eropa] bertindak dengan pemahaman yang didasarkan pada satu budaya," kata dia, seraya menambahkan globalisasi telah mengubah dunia secara signifikan ketika budaya bebas bergerak mengitari kata tersebut.

"Eropa belum siap karena memiliki sistem budaya monis. Sekarang, ia bertemu budaya baru," tambahnya.

Sentop melanjutkan dengan mengatakan bahwa populasi Eropa telah menua secara bertahap dan benua itu membutuhkan orang-orang yang dinamis dan muda untuk mempertahankan struktur jaminan sosialnya.

Dia juga mengatakan ada banyak orang yang terpaksa tinggal di luar negeri karena kerusuhan, dan perang dipicu oleh negara-negara Eropa, serta keluhan keuangan yang menghambat kehidupan dengan standar tinggi.

Migrasi orang-orang ini mungkin memiliki dampak positif pada Eropa, berkontribusi pada struktur sosial multi-budaya, multi-agama dan multi-bahasa, Sentop menambahkan.

Makedonia Utara

Sentop mengatakan dia berada di Makedonia Utara untuk menandai Hari Bahasa Turki 21 Desember.

Dia menambahkan bahwa Makedonia Utara terletak di wilayah penting yang strategis di mana genosida dan pembantaian diamati pada abad lalu dan negara itu memainkan peran vital bagi perdamaian regional dan global.

Menyatakan bahwa Turki adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Makedonia Utara, Sentop menekankan bahwa pemerintah Turki selalu mendukung negara itu di masa-masa sulit dan di tengah proses keanggotaannya di organisasi Eropa-Atlantik Utara.

* Ditulis oleh Ali Murat Alhas