Uni Eropa desak Turki dan Yunani selesaikan masalah sengketa laut

Rabia Iclal Turan

ANKARA

Pembicaraan eksplorasi yang dimulai kembali antara Turki dan Yunani pada 25 Januari, harus berfokus menyelesaikan masalah bilateral kedua negara di meja perundingan, kata otoritas Uni Eropa (UE) pada Selasa.

Merupakan hal bagus melihat pengumuman dari kedua belah pihak terkait "tindakan dan negosiasi yang konkret," kata juru bicara Komisi Eropa Peter Stano pada jumpa pers harian di Brussels.

“Kami sudah membahas betapa pentingnya bagi Turki untuk berperilaku konstruktif terhadap negara-negara anggota Uni Eropa karena UE menekankan solidaritasnya dengan Yunani, dan Siprus [pemerintahan Siprus Yunani], dan juga menekankan kebutuhan untuk menyelesaikan semua masalah bilateral,” kata Stano.

Menyebutkan bahwa blok itu berdiri bersama Athena dalam masalah ini, dia menekankan "kebutuhan untuk menyelesaikan semua masalah yang ada antara Yunani dan Turki, di balik meja perundingan."

Para pejabat Turki mengkritik upaya Yunani untuk mengubah masalah bilateral menjadi masalah antara Turki dan UE, mereka menekankan kesediaan Ankara untuk duduk di meja perundingan dengan Athena untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui dialog.

Seperti yang diumumkan pada Senin, Yunani dan Turki akan melanjutkan pembicaraan eksplorasi di Istanbul pada 25 Januari setelah ketegangan di Mediterania Timur.

Pembicaraan eksplorasi terakhir, yang dimulai pada 2002, dilakukan di Athena pada Maret 2016 lalu.

Setelah itu, pembicaraan bilateral dilanjutkan dalam bentuk konsultasi politik tetapi tidak kembali ke kerangka eksplorasi.

Masalah hak energi dan batas maritim diatur untuk mendominasi pembicaraan Turki-Yunani.

Turki, yang memiliki garis pantai kontinental terpanjang di Mediterania Timur, menolak klaim batas maritim Yunani dan Siprus Yunani di wilayah tersebut, dan menekankan bahwa klaim yang berlebihan ini melanggar hak kedaulatan Turki dan Siprus Turki.

Ankara tahun lalu mengirim beberapa kapal bor untuk mengeksplorasi energi di Mediterania Timur, menegaskan haknya sendiri di wilayah tersebut, serta hak milik Republik Turki Siprus Utara.

Para pemimpin Turki berulang kali menekankan bahwa Ankara mendukung penyelesaian semua masalah yang luar biasa di kawasan itu melalui hukum internasional, hubungan bertetangga yang baik, dialog, dan negosiasi.