UNICEF butuh USD152 juta atasi krisis Rohingya pada 2019

Md. Kamruzzaman

DHAKA, Bangladesh

UNICEF masih membutuhkan dana sebesar USD152 juta untuk memberikan bantuan mendesak bagi para pengungsi Rohingya dan penduduk setempat yang menampung mereka di Bangladesh tahun ini, kata seorang pejabat tinggi PBB pada Rabu.

"Hingga saat ini kami hanya memiliki 29 persen dari dana yang dibutuhkan dan kami bekerja keras untuk mendapatkan sisanya," Henrietta Fore, direktur eksekutif UNICEF, mengatakan kepada wartawan di ibu kota Bangladesh, Dhaka, setelah kunjungan dua hari ke kamp-kamp pengungsi Rohingya di Cox's Bazar.

“Ada kebutuhan besar bagi masyarakat untuk merasa bahwa mereka keluar dari krisis dalam konteks stabilitas, perawatan kesehatan, pendidikan, air, sanitasi dan nutrisi,” katanya.

Dia menambahkan bahwa di Myanmar, sebagian besar Rohingya tidak memiliki identitas hukum atau kewarganegaraan dan di Bangladesh, anak-anak Rohingya tidak terdaftar pada saat lahir, mereka tidak memiliki status pengungsi.

Mengutip sebuah penelitian pada Desember, dia mengatakan 180.000 anak-anak Rohingya usia 4-14 tahun saat ini terdaftar di pusat-pusat pembelajaran di seluruh wilayah Cox's Bazar, menunjukkan betapa besar kebutuhan akan pendidikan.

"Hari ini, tanpa identitas hukum, mereka berada di tangan penyelundup dan pengedar narkoba," kata Ahmed Al Meraikhi, utusan kemanusiaan PBB, berbicara bersama Fore.

Ketika ditanya oleh Anadolu Agency, kedua pejabat itu mengakui bahwa masyarakat internasional belum menciptakan situasi yang aman dan bermartabat untuk pengembalian pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan militer 2017 di Myanmar ke Bangladesh.

“Kami secara serius bekerja baik secara pribadi maupun resmi dalam hal ini dan masyarakat internasional berupaya untuk keadilan, yang sangat penting bagi Rohingya,” tambah Fore.

Kelompok yang teraniaya

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok yang paling teraniaya di dunia, menghadapi ketakutan yang terus meningkat sejak puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

Menurut Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA), sejak 25 Agustus 2017, lebih dari 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh tentara Myanmar.

Lebih dari 34.000 orang Rohingya juga dibakar, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli, menurut laporan OIDA yang berjudul 'Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terkira'.

Sekitar 18.000 perempuan Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar dan lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar sementara 113.000 lainnya dirusak.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi, sebagian besar anak-anak dan perempuan, telah melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan tindakan kekerasan terhadap komunitas Muslim minoritas pada Agustus 2017.

PBB mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan - termasuk bayi dan anak kecil - pemukulan brutal, dan penculikan yang dilakukan oleh personil keamanan.

Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.