Utusan PBB: Situasi Rohingya ‘tak ada perkembangan’

Kyaw Ye Lynn

YANGON, Myanmar

Permasalahan hak asasi memburuk di Myanmar bagian barat, Rakhine, seiring dengan ditetapkannya operasi militer yang sudah berjalan selama empat bulan, kata perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jumat.

“Secara umum situasi di Rohingya tidak ada perbaikan sejak kunjungan terakhir saya pada Januari, malah bertambah rumit di bagian utara Rakhine,” ucap Yanghee Lee, perwakilan resmi PBB di bidang hak asasi manusia di Myanmar, di penghujung kedatangannya selama 12 hari untuk mengumpulkan informasi.

“Saya terus menerima laporan kekerasan yang diduga dilakukan oleh penegak hukum selama operasi,” lanjut dia.

Aparat keamanan meluncurkan operasi militer selama empat bulan di daerah konflik Rakhine, di mana warga Muslim dan Budha kerap bertikai, setelah kelompok militan membunuh 9 polisi di Maungdaw Township pada Oktober lalu.

Pemerintah berkata setidaknya 106 orang terbunuh selama operasi itu, namun masyarakat Rohingya sendiri memperkirakan ada sekitar 400 warga Rohingya yang tewas.

Selama operasi militer yang berakhir pada pertengahan April itu, bantuan internasional dan media dilarang memasuki Rakhine.

Lee melanjutkan, setelah operasi militer itu Rohingya kembali diserang oleh pihak tak dikenal karena mendaftarkan status kewarganegaraan.

Masyarakat Rohingya ditolak menjadi warga negara resmi Myanmar oleh pemerintah, yang kemudian menyuruh mereka untuk mendaftar sebagai warga Bengali – yang artinya mengakui bahwa mereka adalah imigran ilegal dari negara tetangga, Bangladesh.

Kelompok etnis ini, tentu saja, merasa bahwa kewarganegaraan Myanmar merupakan hak asasi mereka.

Tim pencari fakta tak diberi akses

Beberapa masyarakat yang menjadi perangkat desa dan warga Muslim lain juga diserang karena bekerja kepada negara, kata Lee.

“Ini membuat warga Rohingya ketakutan, dan kerap kali terperangkap dalam kekerasan dari kedua pihak,” jabarnya.

Pemerintah sendiri memperkirakan 34 rakyat Rohingya tewas dan 22 lainnya diculik oleh militan sejak Oktober lalu.

Lee juga menambahkan, Pemerintah Myanmar yang dipimpin oleh Konselor Negara Aung San Suu Kyi menolak permintaannya untuk mengunjungi beberapa tempat di bagian timur Shan dan sebelah tenggara Kayin, untuk memperdalam investigasinya.

“Saya hanya boleh mendatangi Lashio di Shan dan Hpa-An di Kayin,” kata dia sambil menambahkan, orang-orang yang diwawancarainya harus menghadapi intimidasi, termasuk difoto dan diinterogasi sebelum dan sesudah bertemu dengannya.

Ribuan orang dipindahkan dari daerah Shan, seiring dengan makin meningkatnya peperangan antara pasukan pemerintah dengan kelompok etnis yang bersenjata, sejak pemerintah berkuasa pada Maret.

Lee bilang, komunitas Rakhine di Kayuk Pyu di daerah Rakhine – di mana pemerintah menerapkan Zona Ekonomi Khusus – juga mengalami pemidahan paksa tanpa pembicaraan atau kompensasi apapun.

Pemerintah juga menolak kedatangan tim PBB yang berusaha mencari tahu kebenaran dugaan pembunuhan, pemerkosaan, dan siksaan oleh anggota militer kepada masyarakat Rohingya selama empat bulan operasi militer di Maungdaw, daerah sebelah utara Rakhine.

Misi pencari fakta ini dibentuk oleh dewan Hak Asasi Manusia PBB setelah pada Februari PBB merilis isu akan banyaknya pelanggaran HAM di Rakhine.

Lee mendorong pemerintah Myanmar untuk mengijinkan tim pencari fakta untuk memulai investigasi, dan berkata bahwa ia telah menyampaikan pesan ini kepada Suu Kyi secara langsung ketika bertemu dengannya di ibu kota Naypidaw baru-baru ini.