Ditinjau Trump, ekspor komoditas primer Indonesia terancam

Muhammad Latief

JAKARTA

Proteksi dagang yang dilakukan Amerika Serikat dan Tiongkok akan memukul kinerja ekspor komoditas unggulan seperti CPO dan karet, kata ekonom Institute for Develompment Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Bhima Yudistira.

Sebelum ada rencana AS mengevaluasi General System Preference (GSP) Indonesia, ekspor CPO sudah turun 15,6 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara karet anjlok 21,4 persen pada periode Jan-Mei 2018 dibanding tahun lalu.

“Kedua komoditas tersebut berkontribusi sebesar 16 persen dari total ekspor non migas,” ujar Bhima kepada Anadolu Agency, Senin.

Menurut Bhima, posisi Indonesia yang berada di rantai paling bawah sebagai pemasok bahan baku industri menjadi sebab utama Indonesia rentan terhadap proteksi dagang dari negara mitra.

Jika Indonesia melakukan retaliasi dengan menaikkan tarif bea masuk produk asal AS, maka akan berefek pada kenaikan harga bahan kebutuhan pokok.

Indonesia adalah pengimpor kedelai segar dan olahan yang cukup besar, hingga 6,9 juta ton pada 2017. Dari jumlah tersebut, impor dari AS mencapai 2,6 juta ton atau 37 persen total impor kedelai.

Komoditas lain yang diimpor Indonesia dari AS adalah gandum, dengan jumlah hampir 1,1 juta ton per tahun.

“Kalau kedelai naik, tempe tahu akan naik. Kalau gandum naik, mi instan akan naik. Intinya yang akan terpukul pertama kali adalah kelompok masyarakat miskin,” ujar Bhima.

Kondisi ini akan mengancam kinerja ekspor, sehingga defisit perdagangan sangat mungkin untuk berlanjut di semester kedua. Akibat lanjutannya, adalah permintaan valuta asing yang semakin tinggi sehingga membuat rupiah makin terdepresiasi.

Imbas lain dari perang dagang adalah efisiensi dari perusahaan karena permintaan mitra dagang turun, sehingga ancaman PHK menjadi nyata.

“Pemerintah harus mulai mendata perusahaan yang terimbas perang dagang,” tukas Bhima lagi.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah memang harus mendorong pasar-pasar nontradisional. Sehingga jika pasar di AS dan China terganggu, pemerintah bisa melempar produk ekspor ke negara lain yang lebih prospektif.

“Peran duta besar dan atase perdagangan harus dimaksimalkan. Kalau gagal menaikkan ekspor, tarik saja pulang ke Indonesia,” ujar dia

Antisipasi berikutnya adalah dari sisi impor yang perlu pengendalian dan pengawasan ketat, terutama dari Tiongkok. Ada risiko Tiongkok mengalihkan kelebihan produksi ke Indonesia karena pasarnya besar.

Bengkaknya impor bisa disebabkan karena industri yang membutuhkan barang baku, selain itu juga masih banyak proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan BUMN.

Indikasinya, sebut Bhima, impor mesin dan mekanik tumbuh 31,9 persen selama Jan-Mei 2018. Impor mesin dan peralatan listrik naik 28,16 persen dan besi baja 39 persen.

“Kalau mau mengurangi impor, kewajiban kandungan dalam negeri proyek infrastruktur disarankan jadi 60-70 persen. BUMN kurangilah impornya,” ujar dia

Pekan lalu, Presiden AS Donald Trump memberikan peringatan kepada Indonesia akan mencabut tarif khusus yang diberlakukan kepada produk-produk asal Indonesia yang masuk ke AS, terutama tekstil.

Selama ini, Indonesia menerima tarif khusus dari AS karena status Indonesia sebagai negara penerima skema GSP.

Manfaat dari GSP ini ditengarai membuat perdagangan Indonesia surplus sekitar USD9,5 miliar dengan AS. Surplus ini dianggap sebagai cikal bakal Trump mengeluarkan peringatan bahwa Indonesia tidak lagi perlu memperoleh GSP.

Sebagai informasi, GSP adalah sistem tarif preferensial yang membolehkan suatu negara secara resmi memberikan pengecualian terhadap aturan umum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Melalui GSP, suatu negara bisa memberi keringanan tarif bea masuk kepada eksportir dari negara-negara tertentu, biasanya dari negara miskin. Saat ini, setidaknya ada 112 negara dan 17 teritori yang mendapat GSP dari AS.