Ekonom: Kebijakan pengembangan kilang minyak harus terintegrasi

JAKARTA

Pengamat mengatakan kebijakan pemerintah untuk mengembangkan kilang minyak harus terintegrasi dengan kebijakan lainnya seperti rencana pengembangan mobil listrik.

Ekonom senior Faisal Basri mengatakan beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo menyatakan kekecewaan karena beberapa mitra global yang berminat mengembangkan kilang minyak menarik minatnya.

“Justru ini hikmah untuk kita kembali meninjau ulang seluruh pembangunan kilang secara simultan,” ujar Faisal dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di DPR RI, Senin.

Faisal mengatakan apabila kilang baru jadi dibangun maka membutuhkan waktu sekitar 10 tahun hingga siap beroperasi, atau mendekati tahun 2040 yang pada saat itu pemerintah berencana tidak ada lagi produksi mobil konvensional berbahan bakar minyak.

Oleh karena itu, dia mengatakan akan sulit bagi pemerintah menjual 2 juta ton minyak yang dihasilkan dari kilang baru tersebut karena kendaraan yang ada nanti akan menggunakan bahan bakar biodiesel ataupun listrik.

“Tidak perlu meneruskan rencanan pembangunan empat kilang refinery development master plan (RDMP) dan dua kilang baru,” kata Faisal.

Dia mengatakan yang perlu pemerintah bangun adalah kilang yang terintegrasi dengan petrokimia seperti pada kilang petrokimia di Tuban dan Bontang yang sudah siap.

“Kilang yang standalone batalkan segera. Kuncinya adalah bagaimana meyakinkan Presiden kalau ini bukan aib karena pada saat awal perencanaannya, belum ada pengembangan biofuel dan mobil listrik,” tambah dia.

Faisal juga mengatakan apabila pembangunan kilang tidak terencana dan teritegrasi, akan percuma karena pemerintah juga sedang mengembangkan program B30 hingga B100.

“Bakal terjadi kekacauan jika semua hendak diwujudkan dan menimbulkan ongkos ekonomi amat mahal,” kata Faisal.