Harga anjlok, pemerintah hapus pungutan ekspor sawit

Erric Permana

JAKARTA

Presiden Joko WIdodo memberi perintah menurunkan pungutan ekspor kelapa sawit menjadi nol.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan usai mengikuti rapat di Istana Kepresidenan Jakarta mengatakan kebijakan tersebut diambil karena harga Crude Palm Oil (CPO) yang terus menurun.

Pungutan yang sebelumnya diterapkan pemerintah yakni sebesar 50 USD/Ton.

"Kan sekarang sawit itu ke rakyat kecil, Presiden melihat ke rakyat kecil saja. Nanti kita lihat lagi gimana respons dari market. Kita kan punya Rp30 triliun lebih dana di situ, Presiden juga minta bisa tidak (dana itu) digunakan untuk membantu petani kecil," ujar Menteri Luhut di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Senin.

Rencananya kata Luhut kebijakan untuk menghapus pungutan ekspor sawit akan diberlakukan selama 6 bulan ke depan.

Kebijakan tersebut akan kembali dievaluasi tergantung dari perkembangan pasar global.

"Dengan harga minyak turun kita juga untung, rupiah menguat. Tapi kan ada juga yang ini rugi. Jadi bagaimana kita menjaga ekuilibriumnya," jelas dia.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyebut harga CPO di pasar global saat ini turun dari sebelumnya USD530 per ton menjadi USD420 per ton.

Padahal kata dia biaya produksi CPO mencapai USD500 per ton.

Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor Indonesia pada September mencapai USD14,82 miliar, turun 6,55 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Menurut Deputi Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Yunita Rusanti, nilai ekspor pada Agustus mencapai USD15,87 miliar.

“Penurunan ekspor ini disebabkan oleh menurunnya ekspor nonmigas,” kata Yunita dalam konferensi pers di Jakarta.