Erric Permana
19 September 2018•Update: 20 September 2018
Erric Permana
JAKARTA
Presiden RI Joko Widodo memastikan telah menadatangani Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur mengenai penggunaan cukai rokok untuk menutup defisit Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS).
Joko Widodo mengatakan penggunaan cukai rokok untuk pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang - Undang.
"Ada amanat UU bahwa 50 persen dari cukai rokok digunakan untuk hal pelayanan kesehatan," ujar Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada Rabu.
Dia telah memerintahkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk segera mengaudit defisit yang ada.
"Artinya ini prosedur akuntabilitas semua sudah dilalui," kata dia.
Dia juga telah memerintahkan direksi BPJS untuk segera membenahi sistem keuangan di lembaganya sehingga bisa melayani masyarakat di seluruh daerah.
Presiden yakin dengan penggunaan cukai rokok tersebut tidak akan mengurangi penerimaan di daerah.
"Itu yang menerima juga daerah utk pelayanan kesehatan di daerah, bukan untuk pelayanan kesehatan di pusat," kata dia.
Sebelumnya, Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) memproyeksikan defisit BPJS tahun 2018 mencapai Rp 16,8 triliun.
Sementara itu untuk penerimaan cukai rokok hingga akhir Juli 2018 mencapai sekitar Rp 50 triliun.
