Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Pemerintah mengenalkan kebijakan transformasi ekonomi guna menyelesaikan berbagai tantangan bangsa di bidang perekonomian.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan untuk menjaga momentum positif pertumbuhan ekonomi, kebijakan transformasi ekonomi diperlukan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.
“Untuk mentransformasikan ekonomi kita menjadi lebih maju, diperlukan penguasaan teknologi, modal, skill, serta inti dari transformasi yaitu untuk melahirkan lebih banyak lagi entrepreneur,” ungkap Wakil Presiden dalam diskusi di Jakarta, Jumat.
Wapres Kalla mengatakan dalam setiap proses transformasi ekonomi memiliki risiko yang bisa diselesaikan melalui efisiensi dan pemanfaatan teknologi guna mencapai skala ekonomi ideal bagi masing-masing sektor usaha.
“Diperlukan juga kebijakan yang keras, pemimpin yang kuat untuk mengubah ekonomi, birokrasi kita juga harus cepat, dan ekspor pun harus ditingkatkan, serta APBN harus efisien,” imbuh Wapres Kalla.
Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kebijakan transformasi ekonomi dipicu oleh sejumlah hal yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri, di antaranya perekonomian global yang sedang menghadapi tantangan ketidakpastian karena dipicu oleh perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.
Selain itu, penurunan harga komoditas dan volume perdagangan dunia, serta pelonggaran kebijakan moneter yang diambil sejumlah negara.
Menteri Darmin menegaskan sejumlah tantangan dalam negeri juga mendesak untuk diatasi, seperti peringkat infrastruktur yang masih berada pada level menengah, yakni peringkat 54 dari 160 negara di dunia.
Kemudian, biaya logistik menurut dia masih kurang kompetitif, ketimpangan dalam hal penguasaan lahan dan tanah, serta tantangan dalam pasar tenaga kerja serta kesempatan berusaha.
“Selain itu, Indonesia masih dihadapkan pada saving-investment gap, produktivitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yang masih perlu ditingkatkan, serta Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang masih tinggi,” urai Menteri Darmin.
Namun demikian, Menteri Darmin mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada pada tren positif bila dibandingkan negara besar lainnya.
Pada kuartal II-2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,05 persen (year on year) dengan inflasi terjaga dalam rentang target.
Sejumlah indikator sosial membaik seperti tingkat kemiskinan yang tetap pada level satu digit, rasio gini dan tingkat pengangguran juga semakin menurun.
“Artinya, ekonomi kita sehat dan berkualitas. Pencapaian ini patut dipandang secara positif di tengah ekonomi dunia yang sedang bergejolak,” lanjut dia.
Menteri Darmin menegaskan bahwa transformasi ekonomi merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan serta penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan.
“Transformasi ekonomi yang terjadi diharapkan dapat menggeser struktur ekonomi yang semula berbasis komoditas, menjadi ekonomi berbasis investasi, produksi, dan pelayanan yang memiliki nilai tambah tinggi untuk meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia dan kualitas hidup masyarakat,” kata Menteri Darmin.
Dia menambahkan paradigma transformasi ekonomi, atau dulunya dikenal dengan istilah transformasi struktural selama ini diarahkan pada peralihan tenaga kerja dari sektor berbasis sumber daya alam (SDA) ke sektor yang menciptakan nilai tambah (added values), misalnya industri yang memicu terjadinya urbanisasi dari desa ke kota.
Namun, transformasi ekonomi yang digagas oleh pemerintah saat ini berfokus pada pemanfaatan potensi desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi daerah, yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Jadi, tidak perlu misalnya petani di desa pindah ke kota menjadi buruh, namun dengan transformasi ekonomi mereka tetap bertani dengan lebih efisien memanfaatkan infrastruktur yang memadai dan teknologi pertanian yang maju, serta kepastian adanya offtaker yang akan membeli produk pertaniannya dengan harga yang baik,” urai Menteri Darmin.
Menteri Darmin menjabarkan kebijakan transformasi ekonomi terdiri atas lima pilar utama, yaitu optimalisasi pembangunan infrastruktur, penguatan implementasi kebijakan pemerataan ekonomi, dan minimalisasi ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek.
Dua pilar lainnya adalah efisiensi pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta konfigurasi investasi untuk mendukung pertumbuhan.
